Ketika Budi Arie Mencuri Angle Politik Jokowi dan Prabowo Menuju 2029

Redaktur: Santoso - 25 Agu 2026 - 17:58

OPINI

OLEH THOWAF ZUHARON

Politik Indonesia semakin menyerupai panggung teater yang dipaksa hidup di zaman TikTok. Lakonnya panjang, tokohnya banyak, tetapi yang diingat penonton justru potongan beberapa detik. Raja belum selesai bertitah, patih sudah menjadi trending topic. Sang pangeran belum sempat menghunus keris, kamera keburu berpindah kepada orang di sebelahnya yang mengatakan sesuatu yang lebih menggoda. Dalam zaman algoritma, bukan selalu mereka yang memegang kekuasaan yang paling berhasil menguasai panggung; kadang justru orang yang berhasil menemukan sudut kamera paling baiklah yang menentukan ke mana mata publik menoleh.

Begitulah potongan pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai sesuatu yang menurut “insting politiknya” dapat berlangsung “lebih cepat dari 2029” mendadak berkelana ke mana-mana. Yang membuatnya menarik bukan hanya kalimat itu, melainkan panggung tempat kalimat itu lahir. Di dekat Budi terdapat Joko Widodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia, tokoh yang selama satu dasawarsa telah memperlihatkan bahwa satu gestur kecil, satu pertemuan singkat, bahkan satu makan siang pun dapat melahirkan beberapa jilid tafsir politik.

Namun kali ini bukan Jokowi yang melahirkan teka-teki. Budi Arie justru mengambil mikrofon, mengatakan bahwa ia sebelumnya telah membisikkan kegelisahan politiknya kepada Jokowi, kemudian bertanya kepada relawan apakah mereka siap jika terjadi suatu “percepatan”. Empat kata—“lebih cepat dari 2029”—akhirnya bekerja lebih keras daripada seluruh pidato.

Dalam dunia teater dikenal tabiat yang disebut “mencuri angle”. Seorang pemain tidak perlu merebut dialog pemeran utama atau mengusirnya dari panggung. Ia cukup bergeser beberapa senti menuju cahaya, mengambil posisi yang lebih menguntungkan terhadap penonton, lalu perhatian berpindah kepadanya. Budi Arie, sengaja atau tidak, melakukan sesuatu yang serupa. Ia tentu tidak sedang mengambil kursi Jokowi, apalagi kursi Prabowo Subianto. Kursi kekuasaan terlalu berat untuk dipindahkan hanya dengan mikrofon dan firasat. Yang ia rebut adalah komoditas yang jauh lebih cair dalam demokrasi digital: perhatian publik.

Di situlah politik bertemu dramaturgi. Erving Goffman pernah menjelaskan kehidupan sosial melalui konsep front stage dan back stage: manusia mempunyai panggung depan tempat peran dipertontonkan dan ruang belakang tempat percakapan, persiapan, bahkan kegelisahan disimpan. Tetapi telepon pintar telah merobohkan tembok pemisah itu. Politik kini hampir tidak mempunyai ruang belakang. Bisikan dapat diumumkan melalui pengeras suara, percakapan internal dapat menjadi potongan video, dan sebuah firasat pribadi dapat dalam hitungan jam berubah menjadi persoalan nasional. Keunikan adegan Budi justru terletak di sana: ia tidak hanya mengemukakan suatu analisis, tetapi sekaligus mengabarkan kepada khalayak bahwa analisis tersebut telah lebih dahulu ia bisikkan kepada Jokowi.

Secara komunikasi politik, pernyataan itu menghasilkan dua pesan sekaligus. Pesan pertama berbunyi: Budi mempunyai insting bahwa dinamika politik dapat bergerak lebih cepat daripada kalender 2029. Pesan kedua, yang secara simbolik mungkin lebih kuat, berbunyi: Budi mempunyai akses untuk membisikkan insting tersebut langsung kepada Jokowi. Dalam politik modern, kedekatan dengan pusat atau bekas pusat kekuasaan merupakan symbolic capital. Seseorang tidak selalu harus memegang jabatan untuk dianggap berpengaruh; kadang cukup diyakini bahwa teleponnya masih diangkat, pesannya masih dibaca, atau bisikannya masih mempunyai jalan menuju telinga orang yang dianggap penting.

Masalahnya, politik tidak pernah menjamin bahwa makna yang diterima publik sama dengan niat orang yang berbicara. Budi mungkin sekadar sedang melakukan scenario planning, yaitu mengingatkan relawan bahwa politik bisa berubah cepat dan mereka harus bersiap terhadap berbagai kemungkinan. Tetapi publik dapat membacanya sebagai political signalling: seolah-olah ada sesuatu yang telah diketahui lingkungan Jokowi tetapi belum diketahui masyarakat. Jarak kedua makna itu sebenarnya tipis, tetapi dalam politik jarak beberapa sentimeter dapat berubah menjadi beberapa kilometer prasangka. Itulah sebabnya sebuah kalimat yang tidak lengkap terkadang mempunyai umur politik lebih panjang daripada sebuah pidato yang terlalu jelas.

Di sinilah istilah strategic ambiguity menjadi relevan. Komunikasi politik kadang justru memperoleh tenaga dari ketidakjelasan. “Lebih cepat dari 2029” tidak menerangkan dengan tegas apa yang hendak dipercepat. Apakah Pemilu, perubahan konfigurasi kekuasaan, konsolidasi relawan, krisis politik, atau sekadar dinamika sosial? Ketidakjelasan itu menciptakan ruang yang dapat diisi oleh ketakutan, harapan, dan kepentingan masing-masing kelompok. Pendukung pemerintah dapat mendengarnya sebagai ancaman. Pengkritik Prabowo mungkin menganggapnya ramalan. Relawan melihat alarm. Media mendapatkan judul. YouTuber memperoleh bahan thumbnail. Politisi mendapatkan alasan untuk mengeluarkan pernyataan. Buzzer, seperti biasa, mendapatkan lembur.

Dalam keadaan seperti itu, Jokowi justru menjadi tokoh yang menarik karena kehadirannya bekerja lebih kuat daripada kata-katanya. Ia duduk di dekat Budi, dan kedekatan fisik itu dengan sendirinya menghasilkan makna politik. Selama dua periode menjadi Presiden, Jokowi memang terkenal dengan ekonomi komunikasi yang unik: satu senyum dapat menghasilkan lima tafsir, satu kunjungan dapat melahirkan tujuh analisis, dan satu kali makan bersama seorang tokoh sering membuat pengamat politik bekerja sampai dini hari. Kini, setelah tidak lagi berkantor di Istana, nasib semiotik itu rupanya belum selesai. Bahkan ketika ia tidak menjadi pembicara utama, orang masih menafsirkan perkataan orang lain berdasarkan siapa yang duduk di sampingnya.

Projo kemudian menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan bagian dari pembicaraan yang lebih panjang, dan Jokowi justru disebut meminta para relawan tetap tenang karena situasi nasional masih baik. Klarifikasi semacam itu penting secara faktual, tetapi dunia digital memiliki ironi sendiri: klarifikasi hampir selalu berjalan lebih lambat daripada kontroversi. Ketika penjelasan masih merapikan sepatu, potongan video sudah berkeliling negeri. Maka politik masa kini tidak hanya bergulat dengan kebenaran sebuah kalimat, tetapi juga dengan kecepatan sebuah kesan.

Prabowo, di sisi lain, sebenarnya tidak berada di ruangan itu, tetapi namanya secara otomatis masuk ke dalam bingkai. Ia adalah Presiden yang sedang menjalankan mandat sampai 2029. Pemerintahannya mempunyai agenda pangan, energi, ekonomi, pertahanan, investasi dan berbagai persoalan nyata yang jauh lebih konkret daripada firasat seorang ketua relawan. Namun sebuah kalimat Budi membuat angka 2029 mendadak datang mengetuk pintu bukan sebagai kalender, melainkan sebagai tanda tanya. Di situlah humor politik Indonesia bekerja dengan caranya sendiri: seorang Presiden sedang sibuk menata pemerintahan, sementara orang-orang di luar istana sudah sibuk mendiskusikan kemungkinan apakah kalender pemerintahannya akan sampai pada halaman terakhir.

Gerindra memilih tidak terlalu larut dalam percakapan tersebut dan menegaskan fokus pada pengawalan program pemerintahan Prabowo. Dari sudut komunikasi politik, respons seperti itu justru cukup rasional. Teori agenda-setting mengajarkan bahwa orang yang menentukan pertanyaan sering memiliki keunggulan dalam menentukan percakapan. Karena itu cara terbaik untuk tidak terseret dalam agenda tertentu kadang bukan membantahnya panjang-panjang, melainkan menolak menjadikan pertanyaan tersebut sebagai pusat perhatian. Budi berbicara tentang 2029; kubu Prabowo memilih berbicara tentang pekerjaan hari ini. Budi menawarkan kalender; Gerindra menawarkan pekerjaan rumah. Seorang Presiden yang harus menanggapi semua firasat politik pada akhirnya akan kehilangan waktu menjadi Presiden dan berubah menjadi komentator acara politik malam hari.

Namun di balik kelucuan itu terdapat persoalan serius mengenai bagaimana kekuasaan bekerja dalam zaman attention economy. Kita terbiasa membayangkan politik sebagai perebutan kursi, padahal sebelum kursi diperebutkan, perhatian harus direbut lebih dulu. Siapa menguasai perhatian dapat menentukan percakapan; siapa menentukan percakapan dapat menentukan pertanyaan; dan siapa menentukan pertanyaan telah memenangkan sebagian medan politik sebelum jawaban diberikan. McCombs dan Shaw melalui teori agenda-setting sejak lama menunjukkan bahwa kekuatan media bukan selalu membuat masyarakat percaya pada jawaban tertentu, tetapi menentukan persoalan apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Dalam kasus Budi Arie, media bahkan tidak perlu menciptakan bahan baku. Budi telah menyediakan kalimatnya sendiri.

Sebelum potongan itu beredar, pertanyaan politik yang wajar adalah siapa yang akan bertarung pada Pemilu 2029 dan bagaimana konfigurasi politik menuju ke sana. Sesudahnya, sebuah pertanyaan yang sama sekali baru masuk ke ruang publik: apakah dinamika politik bahkan akan menunggu sampai 2029? Secara kelembagaan tidak ada sesuatu pun yang berubah. Jadwal Pemilu tidak berubah, konstitusi tidak berubah, tidak ada keputusan resmi negara yang berubah. Yang bergeser hanyalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi penting dalam politik: imajinasi. Dan politik berkali-kali memperlihatkan bahwa realitas sering didahului oleh kemampuan orang membayangkan kemungkinan tertentu.

Karena itu penggunaan kata “insting” oleh Budi Arie juga menarik. Politik modern sebenarnya memiliki survei, big data, sentiment analysis, pemetaan elektoral, riset ekonomi politik, intelijen sosial, hingga focus group discussion. Seluruh instrumen tersebut mahal dan rumit. Tetapi di antara semua itu ternyata masih tersedia alat analisis yang tidak memerlukan anggaran: feeling. Tentu saja insting bukan sesuatu yang haram dalam politik. Banyak keputusan besar lahir dari intuisi. Namun masalah muncul ketika feeling pribadi naik kelas menjadi sinyal publik. Demokrasi tidak disusun berdasarkan firasat, dan konstitusi justru dibuat agar sebuah republik tidak bergantung terlalu besar pada perasaan satu-dua orang. Kalau kalender politik negara akhirnya diputuskan berdasarkan insting, mungkin KPU kelak perlu membentuk Direktorat Firasat, Pertanda Alam, dan Perhitungan Weton Nasional.

Humor itu tentu menyimpan persoalan yang lebih serius. Elite politik mempunyai hak, bahkan kewajiban, untuk membaca berbagai kemungkinan buruk. Negara harus mempunyai contingency plan. Relawan boleh bersiap menghadapi perubahan. Partai politik tentu memikirkan skenario kekuasaan yang tidak pernah mereka umumkan kepada publik. Tetapi ada perbedaan besar antara membaca kemungkinan dan memproduksi kegelisahan. Ada perbedaan antara early warning dan early campaigning. Ada pula perbedaan antara melihat awan mendung dan berteriak kepada seluruh kampung bahwa banjir akan datang sebelum mengetahui apakah hujan benar-benar turun.

Jika dilihat sebagai sebuah drama politik, adegan itu akhirnya mempertemukan tiga tokoh dengan tiga hubungan berbeda terhadap waktu. Jokowi membawa masa lalu kekuasaan. Prabowo memegang masa kini kekuasaan. Budi Arie berbicara tentang masa depan kekuasaan. Ketiganya bertemu bukan dalam satu meja, melainkan dalam satu bingkai imajinasi publik. Politik Indonesia memang gemar mencampur ketiga waktu itu seperti kopi tubruk: ampas masa lalu belum turun, air masa kini masih panas, tetapi orang sudah bertanya siapa yang akan meminum cangkir berikutnya.

Padahal 2029 bukan sekadar angka di kalender. Dalam demokrasi, ia merupakan simbol keteraturan waktu kekuasaan. Demokrasi pada dasarnya adalah kesepakatan bahwa kompetisi politik mempunyai jadwal, prosedur dan aturan main. Pemerintah boleh dikritik setiap hari. Oposisi boleh menyiapkan calon sejak sekarang. Relawan boleh menyusun strategi. Tetapi masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme yang dapat diprediksi. Ketika kalender konstitusional terlalu mudah digeser oleh rumor, demokrasi perlahan-lahan kehilangan sifat institusionalnya dan mulai menyerupai astrologi politik.

Karena itu persoalan utama ucapan Budi Arie sebenarnya bukan apakah instingnya kelak terbukti benar atau salah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana elite memahami akibat komunikasinya. Seorang warga biasa boleh mengatakan bahwa ia merasa akan terjadi sesuatu sebelum 2029 dan percakapan mungkin selesai setelah kopi habis. Tetapi ketika mantan menteri, pemimpin jaringan relawan besar, dan tokoh yang dikenal dekat dengan mantan Presiden mengucapkan hal yang sama di hadapan publik, firasat berubah kelas sosial. Ia menjadi sinyal, lalu sinyal itu masuk ke media, dipotong algoritma, dibumbui kepentingan, dan akhirnya kembali kepada masyarakat sebagai “pengetahuan” yang belum tentu pernah dimaksudkan demikian oleh pembicaranya.

Maka, pada akhirnya, Budi Arie mungkin tidak sedang mencuri kekuasaan siapa pun. Ia hanya berhasil mencuri angle. Jokowi kebagian tanda tanya karena duduk di dekatnya, Prabowo kebagian spekulasi meskipun tidak berada di ruangan, dan Budi kebagian kamera. Rakyat, seperti biasa, memperoleh pekerjaan paling sulit: membedakan informasi dari interpretasi, analisis dari insting, sinyal dari rumor, serta kenyataan politik dari teater politik.

Di republik yang terlalu gemar menonton panggung, mungkin kita perlu mengingat sesuatu yang sederhana. Pemain boleh berebut cahaya, kamera boleh bergerak ke sana-kemari, aktor pendamping boleh sesekali mencuri angle, bahkan penonton boleh menertawakan adegan yang menurut mereka lucu. Tetapi negara tidak boleh kehilangan naskahnya. Naskah itu bernama konstitusi. Selama naskah tersebut tidak berubah, 2029 tetaplah 2029. Selebihnya boleh menjadi bahan diskusi, tafsir, firasat, bahkan humor politik—tetapi belum tentu sejarah.

Tapi, bagaimana bila ternyata, penyebaran video tersebut justru dilakukan oleh penyelenggara acara pertemuan itu sendiri? Oh, analisis kita akan semakin bingung, tentunya. Betapa lucu!