Program MBG Presiden Prabowo Ternyata Meneladani Program MBG Presiden Soeharto

OLEH

THOWAF ZUHARON

Bangsa yang kehilangan ingatan sejarah sesungguhnya tidak pernah benar-benar berjalan ke depan. Ia hanya sibuk berlari memutari lingkaran, mengira setiap fajar adalah matahari yang baru, padahal cahaya itu telah berkali-kali terbit dari ufuk yang sama.

Kita terlalu mudah memuji sesuatu sebagai “terobosan”, tetapi terlalu malas membuka lembar-lembar arsip yang diam-diam menyimpan jejak langkah para pendahulu. Sejarah, akhirnya, tidak mati karena dibantah. Ia lebih sering hilang karena dilupakan.

Di negeri ini, pergantian kekuasaan kerap diikuti pergantian ingatan. Setiap rezim ingin dikenang sebagai titik mula. Padahal, pembangunan sebuah bangsa bukanlah kumpulan ledakan yang berdiri sendiri, melainkan percakapan panjang antargenerasi. Sebuah gagasan yang baik tidak mengenal batas periode pemerintahan. Ia mengalir dari satu zaman ke zaman berikutnya, berganti nama, berganti bentuk, tetapi tetap membawa cita-cita yang sama.

Karena itulah, ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih tua daripada usia kabinet hari ini. Di balik gegap gempita program yang disebut sebagai salah satu agenda terbesar abad ini, sejarah diam-diam berbisik bahwa Indonesia pernah memiliki ikhtiar serupa hampir tiga dekade sebelumnya.

Pada 15 Januari 1997, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Di dalamnya terkandung sebuah kesadaran yang sederhana sekaligus revolusioner: pendidikan tidak mungkin berhasil apabila anak-anak datang ke sekolah membawa rasa lapar. Negara tidak cukup membangun ruang kelas dan mencetak buku pelajaran. Negara juga perlu memastikan tubuh anak-anak memiliki tenaga untuk menerima ilmu.
Barangkali di situlah letak kebijaksanaan seorang pemimpin pembangunan.

Soeharto tidak memandang gizi semata sebagai urusan dapur keluarga. Ia menempatkannya sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. PMT-AS dirancang untuk memperbaiki status gizi anak sekolah dasar, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki konsentrasi belajar, serta menopang keberhasilan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dalam bahasa kebijakan publik hari ini, program itu sesungguhnya sudah berbicara mengenai pembangunan modal manusia (human capital) jauh sebelum istilah tersebut menjadi jargon pembangunan modern.

Yang lebih menarik, PMT-AS tidak dibangun dengan logika distribusi bantuan semata. Program itu justru menghubungkan sekolah dengan sawah, ruang kelas dengan kebun, dan pendidikan dengan ekonomi desa. Telur, kacang hijau, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, serta berbagai hasil pertanian lokal menjadi bagian dari menu yang dianjurkan. Negara membeli dari rakyat untuk memberi makan anak-anak rakyat. Sebuah siklus ekonomi yang hari ini justru dipuji berbagai lembaga internasional sebagai model home-grown school feeding.

Di titik inilah, MBG Presiden Prabowo memperlihatkan garis keturunannya.
Program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional itu memang hadir dengan skala yang jauh lebih besar. Sasaran penerimanya meluas hingga balita, ibu hamil, ibu menyusui, pelajar, dan santri. Nilai anggarannya berlipat ganda. Infrastruktur kelembagaannya lebih modern.

Teknologi pengawasannya lebih kompleks. Akan tetapi, ruh kebijakannya terasa begitu akrab: memperbaiki kualitas manusia Indonesia melalui makanan bergizi, sembari menghidupkan ekonomi lokal lewat rantai pasok pangan nasional.
Kesamaan itu tentu tidak otomatis berarti bahwa MBG secara langsung disalin dari PMT-AS. Sejarah kebijakan publik memang jarang bekerja melalui penyalinan yang sederhana. Ia lebih sering bergerak melalui kesinambungan gagasan. Sebuah ide yang terbukti bermanfaat akan terus hidup, meskipun nama programnya berubah, lembaganya berganti, bahkan presidennya berbeda.

Dalam ilmu kebijakan publik, keadaan semacam ini dikenal sebagai policy continuity. Negara-negara yang berhasil membangun kualitas manusianya justru adalah negara yang mampu mempertahankan program-program strategis lintas pemerintahan. Jepang tidak menghentikan makan siang sekolah setiap kali berganti perdana menteri.

Amerika Serikat mempertahankan National School Lunch Program selama puluhan tahun. Brasil menjadikan program makan sekolah sebagai motor pemberdayaan petani lokal. India mengembangkan Mid-Day Meal Scheme sebagai investasi pendidikan sekaligus kesehatan masyarakat. Yang berubah hanyalah metode pelaksanaannya. Tujuannya tetap sama: membangun manusia sebelum membangun gedung.
Indonesia tampaknya sedang berjalan pada jalur yang serupa.

Boleh jadi, inilah pelajaran paling berharga dari sejarah pembangunan kita. Kita tidak perlu mempertentangkan Soeharto dan Prabowo seolah-olah keduanya berdiri di dua kutub yang saling meniadakan. Justru menarik untuk melihat bahwa di tengah perubahan politik yang begitu panjang, terdapat benang merah yang tetap dijaga: keyakinan bahwa kualitas bangsa bermula dari kualitas gizi anak-anaknya.
Soeharto pernah membangun ribuan sekolah melalui SD Inpres. Penelitian Esther Duflo—yang kelak meraih Hadiah Nobel Ekonomi—menunjukkan bahwa investasi pendidikan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan pendidikan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat Indonesia. Kini, ketika sekolah-sekolah itu telah berdiri, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan memastikan setiap anak yang duduk di dalamnya memiliki tubuh yang sehat untuk menyerap ilmu.

Di situlah MBG menemukan makna sejarahnya. Program ini bukan sekadar tentang sepiring nasi, sebutir telur, atau segelas susu. Ia adalah pernyataan bahwa negara hadir bukan hanya ketika rakyat sakit, melainkan jauh sebelumnya, ketika masa depan seorang anak sedang dibentuk oleh gizi, kesehatan, dan kesempatan belajar.

Mungkin memang demikian cara sejarah bekerja. Ia tidak selalu hadir sebagai revolusi yang mematahkan masa lalu. Kadang ia datang dengan wajah yang lebih tenang: melanjutkan gagasan lama yang baik, menyempurnakan kekurangannya, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman.

Jika pembacaan ini dapat diterima, maka Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar sebuah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia juga dapat dipandang sebagai mata rantai baru dari sebuah ikhtiar panjang pembangunan manusia Indonesia—ikhtiar yang salah satu fondasinya pernah diletakkan Presiden Soeharto melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Barangkali memang demikian hakikat sebuah bangsa yang matang. Ia tidak sibuk mencari siapa yang paling berhak mengklaim sebuah gagasan. Ia lebih memilih merawat gagasan yang baik agar terus hidup, berpindah dari satu generasi pemimpin kepada generasi berikutnya, sebagaimana obor yang tak pernah menanyakan siapa tangan pertama yang menyalakan apinya.