Smart Budgeting APBN

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 12/09/2026

Persoalan anggaran pembangunan bukan sekadar berapa besar uang yang tersedia. Melainkan bagaimana menentukan apa yang harus didahulukan ketika kebutuhan masyarakat jauh lebih besar daripada kemampuan fiskal.

Karena itu, Indonesia membutuhkan smart budgeting. Sebuah sistem penganggaran yang terbuka terhadap gagasan, tetapi menetapkan prioritas melalui skoring yang terukur dan transparan.

Secara teoritik, gagasan ini berangkat dari constrained optimization dalam ekonomi publik. Ialah ketika sumber daya terbatas, anggaran dialokasikan kepada program yang memberikan manfaat sosial dan strategis terbesar.

Setiap pilihan juga mengandung opportunity cost. Membiayai satu program berarti menunda atau mengurangi ruang bagi program lainnya.

Indonesia telah mengenal performance-based budgeting, Medium Term Expenditure Framework (MTEF), penganggaran berbasis program, serta penyelarasan dengan RPJMN dan RKP. Instrumen tersebut penting, tetapi masih menyisakan pertanyaan: ketika hampir semua kementerian, lembaga, daerah dan kelompok masyarakat menganggap programnya penting, bagaimana menentukan mana yang harus didahulukan?.

Di sinilah smart budgeting menambahkan fungsi prioritization. Jika performance-based budgeting terutama menjawab seberapa baik anggaran digunakan, smart budgeting menjawab program mana yang harus didahulukan ketika ruang fiskal tidak cukup untuk semuanya.

Jawabannya adalah sistem prioritas berbasis skor sebagai common yardstick—alat ukur bersama—untuk membandingkan usulan lintas sektor. Mandatory menjadi lapis teratas karena merupakan kewajiban negara. Berikutnya infrastruktur darurat, karena penundaan dapat mengancam keselamatan atau menimbulkan kerugian besar.

Setelah itu, prioritas diarahkan berurutan pada inovasi dan kualitas pendidikan, inovasi dan kualitas kesehatan, pertahanan dan keamanan (hankam), economic growth, olahraga, serta sosial dan budaya.

Economic growth di sini berarti program yang meningkatkan produktivitas, investasi, lapangan kerja, kapasitas produksi dan daya saing. Urutan tersebut bukan berarti bidang terakhir kurang penting, melainkan menunjukkan tingkat prioritas ketika fiskal terbatas.

Seluruh program tetap diuji terhadap mandat konstitusional: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia. Dimensi berikutnya adalah urgensi: seberapa mendesak program harus dilaksanakan tahun ini, tahun berikutnya, atau dapat ditunda.

Yang baru adalah bank gagasan pembangunan yang terbuka dan berbasis pengetahuan. Gagasan dapat berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga profesi dan lembaga profesional, serta dipadukan dengan hasil penelitian, kajian, evaluasi program dan pemetaan kebutuhan pemerintah. Aspirasi, keahlian profesional dan evidence bertemu dalam satu sistem.

Seluruh gagasan diverifikasi dari sisi kewenangan, kelayakan teknis dan fiskal. Setelah lolos, setiap usulan masuk ke mesin skoring yang sama. Gagasan, dasar penilaian, skor dan ranking dapat dilihat publik. Sumber gagasan boleh beragam, tetapi standar penilaiannya sama.

Pemerintah tetap berwenang menyetujui, mengubah atau menolak. Skor menjadi alat bantu keputusan, bukan pengganti keputusan pemerintah.

Namun seluruh proses meninggalkan digital trace. Berupa sumber gagasan, kajian, verifikasi, skor, ranking, keputusan, anggaran, pelaksanaan hingga hasil. Jika ditolak, alasannya tercatat.

Dengan demikian, smart budgeting bukan sekadar digitalisasi anggaran atau evidence-based budgeting. Ia adalah sistem terbuka yang mempertemukan gagasan, evidence dan prioritas dalam satu mekanisme yang transparan.

Setiap pihak dapat menyumbangkan gagasan. Setiap usulan dinilai dengan standar yang sama. Pemerintah tetap menentukan Keputusan. Publik dapat mengikuti seluruh jejaknya.

Smart Budgeting bukan membuat pemerintah kehilangan kewenangan memilih. Melainkan membuat pilihan pemerintah memiliki alasan yang dapat dilihat, dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan publik.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.