Letusan Krakatau dan Pemberontakan

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 06/09/2026

Pagi ini, 6-09-2026, saya di sebuah kafe sekaligus arena bermain anak di Babakan Madang. Sentul-Bogor Jawa Barat.

Meja-meja sebagian masih berdebu. Petugas sibuk membersihkan meja-meja itu.  “Debu Krakatau”, kata petugas. Saya baru sadar, jangkauannya abu vulkanik Krakatau kali ini ternyata jauh. Walaupun belum sebesar letusan 1883.

Letusan 2026 ini bahkan bukan fase erupsi terbesar pasca-1883. Aktivitas 2018 tercatat sebagai fase paling intens sejak pemantauan dilakukan sistematis.

Melihat debu sampai Sentul membuat saya membayangkan betapa dahsyatnya dampak Krakatau 1883. Bukan saja secara geologis, tetapi juga sosial.

Letusan Krakatau pada Agustus 1883 bukan sekadar bencana geologi. Ia mengguncang tatanan sosial Banten. Sekitar 36.417 orang tewas, terutama akibat tsunami. Sementara gelombang setinggi sekitar 40 meter menghancurkan ratusan permukiman pesisir.

Permukiman dan lahan pertanian rusak, perdagangan terganggu, sementara kelaparan dan penyakit mengikuti. Bahkan, data kependudukan menunjukkan populasi Keresidenan Banten turun dari 560.660 pada 1882 menjadi 538.186 pada 1883, dan pada 1885 masih tercatat 528.696.

Namun yang lebih panjang usianya adalah dampak psikologis dan sosialnya. Bencana membuat masyarakat bertanya: mengapa semua ini terjadi?

Di tengah masyarakat Banten yang telah lama religius, pertanyaan itu memperoleh jawaban keagamaan. Krakatau ditafsirkan sebagai teguran atau azab Tuhan.

Syair Lampung Karam, misalnya, membaca malapetaka itu dalam kerangka pertobatan dan tidak tegaknya hukum Islam. Di Banten juga berkembang cerita yang mengaitkan bencana dengan pelanggaran adat dan perilaku yang dianggap menyimpang di lingkungan elite.

Maka pasca-Krakatau, gairah keagamaan menguat. Masjid, pengajian, ulama, pesantren dan jaringan tarekat menjadi ruang berkumpul sekaligus sumber penjelasan, solidaritas dan harapan.

Pemerintah kolonial mencermati perkembangan itu dengan cemas. Bagi masyarakat, agama bukan lagi sekadar urusan ibadah. Ia menjadi cara memahami penderitaan dan membangun kembali kehidupan sosial.

Di sinilah benang merah menuju perlawanan mulai terlihat. Banten sebenarnya telah lama memiliki tradisi keresahan terhadap kekuasaan kolonial. Kemiskinan, persoalan tanah, pajak, penyakit ternak, kegagalan panen dan perilaku aparat menjadi sumber ketegangan.

Krakatau memperberat krisis yang sudah ada. Ketika penderitaan kemudian bertemu dengan kebangkitan keagamaan dan jaringan kepemimpinan ulama, lahirlah energi sosial yang dapat dimobilisasi.

Lima tahun kemudian, energi itu mencapai puncaknya dalam Geger Cilegon pada 9 Juli 1888. Ulama, petani dan berbagai unsur masyarakat terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintahan Belanda.

Namun sejarah harus menolak rumus sederhana: “Krakatau menyebabkan pemberontakan”. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Indonesia yang banyak mengkaji sejarah sosial dan gerakan petani, menunjukkan bahwa pemberontakan tersebut merupakan hasil pertemuan banyak faktor—ekonomi, sosial, politik dan agama.

Akar pergolakannya bahkan telah tumbuh sejak awal 1870-an.

Krakatau, dengan demikian, bukan korek api yang sendirian menyalakan pemberontakan. Ia lebih menyerupai pukulan besar terhadap masyarakat yang telah lama menyimpan ketegangan.

Gunung itu berhenti menggelegar pada 1883. Tetapi gema sosialnya terus berjalan—melalui kelaparan, trauma, kebangkitan agama, solidaritas, dan akhirnya perlawanan terhadap kolonialisme.

Itulah paradoks Krakatau: letusannya berlangsung berhari-hari, tetapi konsekuensi sejarahnya berlangsung bertahun-tahun.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.