Ketika Penelitian SD Inpres Pak Harto Mendapat Nobel, Apakah Presiden Prabowo Akan Mendapatkan Nobel dari Program Sekolah Rakyat?

OPINI

OLEH THOWAF ZUHARON

Barangkali tidak ada warisan kemiskinan yang lebih kejam daripada keyakinan bahwa seorang anak telah selesai sebelum ia sempat memulai. Ia dilahirkan di rumah beratap bocor, tumbuh di meja makan yang serba kurang, kemudian masuk ke sekolah dengan membawa alamat kemiskinan di punggungnya. Negara sering menyuruh anak semacam itu rajin belajar, seolah-olah kemiskinan hanyalah persoalan kurang tekun mengerjakan pekerjaan rumah.

Padahal, anak miskin tidak bertanding dari garis mula yang sama. Sebagian anak datang ke kelas setelah sarapan, diantar kendaraan, dan ditunggu buku-buku di rumah. Sebagian lainnya berjalan jauh, menahan lapar, ikut memikirkan utang orang tua, bahkan terancam berhenti sekolah karena tenaganya dibutuhkan keluarga. Keduanya diuji dengan soal yang sama, lalu negara dengan enteng menyebut hasilnya sebagai ukuran kemampuan.

Dalam ketimpangan semacam itulah SD Inpres Presiden Soeharto dan Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto layak dipertemukan. Keduanya lahir pada zaman berbeda, memakai bentuk kebijakan berbeda, tetapi bergerak dari kegelisahan serupa: kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi vonis atas masa depan anak.

Presiden Soeharto membangun sekolah untuk mendekatkan ruang kelas kepada rakyat. Presiden Prabowo membangun Sekolah Rakyat untuk membawa anak-anak yang paling miskin memasuki suatu ekosistem pendidikan yang sepenuhnya ditanggung negara. Yang pertama mengatasi kelangkaan sekolah. Yang kedua mencoba mengatasi himpitan kehidupan yang membuat sekolah tersedia, tetapi belum tentu dapat dimasuki dan dituntaskan.

Pertanyaannya: apakah Sekolah Rakyat akan menjadi kebijakan besar yang kelak dikenang ilmu pengetahuan dunia seperti SD Inpres?

Sebelum menjawab, perlu diluruskan satu perkara dalam judul tulisan ini. Penelitian tentang SD Inpres tidak secara tersendiri “mendapat Hadiah Nobel”. Esther Duflo memperoleh Nobel Ekonomi 2019 bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer atas pendekatan eksperimental mereka dalam pengentasan kemiskinan global. Namun, penelitian Duflo mengenai SD Inpres merupakan salah satu karya penting yang memperlihatkan cara evaluasi empiris dapat membuktikan dampak kebijakan pendidikan terhadap kehidupan rakyat.

Dengan demikian, judul tulisan ini bukan keputusan panitia Nobel, melainkan sebuah pertanyaan moral: mungkinkah Sekolah Rakyat melahirkan dampak yang kelak diakui dunia karena benar-benar mengubah nasib kaum miskin?

Sekolah yang Berbicara Setelah Presiden Diam

Pada 1973, pemerintahan Presiden Soeharto menghadapi bentang pendidikan yang masih berlubang-lubang. Banyak desa belum memiliki sekolah dasar yang memadai. Bagi anak petani, buruh, dan keluarga miskin, jarak menuju sekolah bukan sekadar perkara kilometer. Jarak adalah ongkos, tenaga, waktu, dan izin dari kehidupan rumah tangga yang juga sedang berjuang untuk bertahan.

Jawaban pemerintah ketika itu bersifat besar, langsung, dan material: membangun sekolah.

Antara tahun ajaran 1973–1974 dan 1978–1979, pemerintah membangun lebih dari 61 ribu sekolah dasar melalui Program SD Inpres—salah satu program pembangunan sekolah terbesar yang pernah dilakukan sebuah negara. Daerah dengan jumlah anak usia sekolah yang besar dan ketersediaan sekolah yang rendah menerima pembangunan lebih banyak. Negara, dalam arti yang paling konkret, hadir sebagai dinding kelas, papan tulis, atap, bangku, dan jarak sekolah yang menjadi lebih dekat.

Tetapi bangunan biasanya cepat menjadi angka di dalam laporan. Orang meresmikan gedung, memotong pita, lalu mengira sejarah telah selesai. SD Inpres justru membuktikan sebaliknya. Dampak sesungguhnya baru terlihat bertahun-tahun setelah tukang bangunan pulang dan para pejabat berganti jabatan.

Dalam penelitian yang terbit di American Economic Review pada 2001, Esther Duflo membandingkan anak-anak berdasarkan usia ketika program berlangsung dan intensitas pembangunan sekolah di daerah tempat mereka lahir. Anak yang masih cukup muda untuk menikmati sekolah baru dibandingkan dengan kelompok yang terlalu tua untuk terkena pengaruh program. Dari situlah ditemukan bahwa pembangunan SD Inpres meningkatkan lama pendidikan sekaligus penghasilan ketika anak-anak tersebut memasuki usia kerja.

Penelitian itu memperkirakan bahwa setiap sekolah yang dibangun untuk seribu anak meningkatkan rata-rata pendidikan kelompok sasaran sekitar 0,12–0,19 tahun dan menaikkan upah mereka sekitar 1,5–2,7 persen. Tingkat pengembalian ekonomi pendidikannya diperkirakan mencapai 6,8–10,6 persen. Jadi, sekolah itu bukan monumen beton. Ia menjadi tambahan tahun belajar, tambahan penghasilan, dan tambahan kemungkinan bagi seorang anak untuk tidak mengulangi kemiskinan orang tuanya.

Di sini Presiden Soeharto meninggalkan pelajaran penting: kebijakan pendidikan yang besar tidak cukup dinilai dari jumlah bangunan ketika diresmikan. Ia harus diuji dari perubahan kehidupan manusia puluhan tahun sesudahnya.

Pak Harto membangun sekolah. Waktu dan ilmu pengetahuan kemudian membuat sekolah-sekolah itu berbicara.

Presiden Prabowo dan Anak Pemulung

Hampir setengah abad kemudian, Indonesia menghadapi persoalan berbeda. Sekolah memang jauh lebih banyak, tetapi pintu pendidikan belum sepenuhnya terbuka bagi semua anak. Kemiskinan tidak lagi selalu menghalangi dengan ketiadaan gedung. Ia bekerja lebih diam-diam: biaya hidup, kekurangan gizi, ketidakstabilan rumah tangga, tekanan untuk bekerja, ketiadaan ruang belajar, rendahnya pendidikan orang tua, dan rapuhnya dukungan sosial.

Sekolah ada, tetapi seorang anak tetap dapat tersingkir darinya.
Sekolah Rakyat mencoba menjawab lapisan persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem—terutama desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Negara menyediakan pembelajaran, asrama, makanan, seragam, perlengkapan belajar, pelayanan kesehatan, pembinaan karakter, dan pengembangan keterampilan hidup. Program itu mengakui satu kenyataan yang lama disembunyikan oleh slogan meritokrasi: untuk membuat anak miskin mampu belajar, negara tidak cukup menyediakan guru dan kelas. Negara juga harus mengurangi beban kehidupan yang mengepungnya.

Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut menampung 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat pada 2029, masing-masing kelak mampu menampung seribu murid, sehingga keseluruhannya dapat menjangkau 500 ribu anak.

Filosofinya diringkas Prabowo dalam kalimat yang kuat: kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus menjadi pemulung.

Kalimat itu menyentuh inti mobilitas sosial. Akan tetapi, tugas kebijakan publik justru dimulai setelah tepuk tangan atas kalimat tersebut berhenti. Sebab anak seorang pemulung tidak cukup diselamatkan dengan memindahkannya ke asrama. Ia harus memperoleh pengetahuan, kebebasan berpikir, kesehatan, rasa aman, penghormatan, jejaring sosial, dan jalan nyata menuju pendidikan tinggi atau pekerjaan yang bermartabat.
Jika tidak, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi tempat negara merawat kemiskinan dengan fasilitas yang lebih baik—bukan membebaskan manusia dari struktur yang memproduksinya.

Peringatan Paulo Freire

Di sinilah Paulo Freire patut diundang masuk, bukan sebagai nama asing penghias makalah, melainkan sebagai tamu yang mungkin membuat birokrasi pendidikan tidak nyaman.

Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik pendidikan gaya bank: guru dianggap pemilik pengetahuan, sedangkan murid diperlakukan sebagai rekening kosong tempat pelajaran disetorkan. Murid yang baik adalah murid yang diam, patuh, menghafal, lalu mengembalikan setoran itu ketika ujian. Pendidikan semacam ini dapat menghasilkan ketertiban, tetapi belum tentu kemerdekaan.

Bagi Freire, orang miskin tidak boleh hanya dijadikan objek bantuan. Mereka harus menjadi subjek yang mampu membaca kata sekaligus membaca dunia. Pendidikan bukan kegiatan menjinakkan anak agar menerima tempatnya dalam susunan sosial. Pendidikan adalah proses membangun kesadaran kritis agar manusia dapat memahami kenyataan dan ikut mengubahnya. Dialog, bukan komando, merupakan jantung proses tersebut.

Karena itu, Sekolah Rakyat menghadapi ironi yang harus dihindari. Ia dapat menjadi proyek pembebasan, tetapi dapat pula berubah menjadi pendidikan paternalistik: anak miskin diambil dari lingkungannya, diberi pakaian seragam, diatur selama 24 jam, lalu diajari bersyukur kepada negara. Mereka memperoleh fasilitas, tetapi kehilangan suara. Mereka diberi disiplin, tetapi tidak diberi kesempatan mempertanyakan dunia yang membuat keluarganya miskin.

Disiplin memang penting. Namun pendidikan kaum miskin bukan pelatihan kepatuhan. Karakter bukan nama lain bagi keseragaman. Nasionalisme pun tidak boleh diajarkan sebagai kewajiban mengagumi kekuasaan. Nasionalisme yang paling sehat justru tumbuh ketika seorang anak menyadari bahwa republik ini juga miliknya—dan karena itu ia berhak bertanya, mengkritik, mencipta, serta memperbaikinya.

Jika Sekolah Rakyat ingin sungguh-sungguh berjiwa Freirean, kehidupan anak harus masuk ke dalam kurikulum. Anak petani perlu mempelajari ilmu tanah sekaligus struktur harga yang membuat ayahnya terus merugi. Anak nelayan perlu mengenal biologi laut sekaligus tata niaga yang mengecilkan pendapatan keluarganya. Anak pemulung dapat mempelajari kimia bahan, lingkungan hidup, ekonomi sirkular, dan hak-hak pekerja—bukan diminta melupakan asal-usulnya seolah kemiskinan keluarganya adalah noda.

Pendidikan pembebasan tidak menyuruh anak malu terhadap rumah yang ditinggalkannya. Ia memberinya ilmu agar suatu hari dapat pulang membawa perubahan.

Sekolah Orang Miskin atau Sekolah Bermutu?

Pemberian fasilitas lengkap kepada anak miskin merupakan keberpihakan yang patut dibela. Namun pemisahan anak berdasarkan kelas ekonomi juga menyimpan risiko. Sebuah sekolah yang secara eksklusif dihuni anak-anak desil terbawah bisa menjadi ruang afirmasi, tetapi bisa pula berubah menjadi cap sosial: ini sekolahnya orang miskin.
Stigma tidak selalu datang sebagai penghinaan terbuka. Ia dapat tumbuh dari nama program, cara seleksi, pemberitaan media, kunjungan pejabat, bahkan kebiasaan memotret anak sebagai penerima belas kasihan. Anak kemudian terus-menerus diminta menceritakan kesusahannya agar kebijakan pemerintah tampak mengharukan. Kemiskinan pun berubah menjadi pertunjukan.

Catatan pelaksanaan di Jawa Timur menunjukkan persoalan yang tidak boleh disapu ke bawah karpet. Pada 2025 terdapat 26 titik Sekolah Rakyat di 24 kabupaten/kota Jawa Timur dengan kapasitas sekitar 2.450 siswa. Namun muncul kendala berupa keterbatasan waktu persiapan, persoalan penentuan lokasi, serta rendahnya minat di beberapa daerah. Ada pula kekhawatiran tentang stigmatisasi, diskriminasi, dan inefisiensi anggaran apabila pembangunan sekolah baru tidak diselaraskan dengan penguatan sekolah yang telah ada.

Kritik semacam ini bukan upaya menggagalkan program Presiden Prabowo. Justru kritik adalah cara mencegah gagasan besar tergelincir menjadi proyek besar.

Pemerintah harus mampu menjawab beberapa pertanyaan. Apakah asrama merupakan pilihan anak dan keluarga, atau syarat yang tidak dapat ditawar? Bagaimana hubungan anak dengan orang tua tetap dipelihara? Apakah kapasitas sekolah negeri yang sudah ada lebih dahulu dipetakan? Apakah biaya per murid sebanding dengan hasil belajar? Apakah guru mendapat pelatihan menghadapi trauma, ketertinggalan belajar, dan persoalan psikososial? Ke mana lulusan diarahkan? Bagaimana negara mencegah Sekolah Rakyat menjadi pulau kemiskinan yang terpisah dari pergaulan sosial yang lebih luas? Anak miskin tidak membutuhkan sekolah yang sekadar khusus. Mereka membutuhkan sekolah terbaik.

Agar Kelak Dapat Diuji Dunia

SD Inpres menjadi berharga bagi ilmu pengetahuan karena jejak kebijakannya dapat diteliti. Duflo bukan hanya menghitung berapa gedung dibangun. Ia menguji siapa yang terpapar program, membandingkan wilayah dan kelompok umur, kemudian menelusuri akibatnya pada pendidikan serta pendapatan.
Sekolah Rakyat semestinya sejak sekarang dirancang sebagai kebijakan yang dapat diuji secara jujur. Pemerintah perlu mencatat kondisi awal setiap anak, membuka data dengan perlindungan identitas, serta mengundang peneliti independen untuk mengukur hasilnya. Bukan hanya nilai ujian, melainkan kehadiran, kesehatan, kesejahteraan psikologis, kemampuan berpikir kritis, kelanjutan ke perguruan tinggi, pekerjaan, pendapatan, mobilitas sosial, dan perubahan kehidupan keluarganya.
Keberhasilan tidak boleh dihitung hanya dari jumlah gedung, tempat tidur, seragam, atau unggahan media sosial. Bahkan kelulusan seratus persen belum otomatis membuktikan bahwa rantai kemiskinan telah putus.

Pengukuran juga membutuhkan pembanding yang adil. Bagaimana nasib anak miskin yang memperoleh Sekolah Rakyat dibandingkan dengan anak serupa yang belajar di sekolah negeri biasa dengan dukungan beasiswa, gizi, transportasi, dan pendampingan keluarga? Manakah yang lebih efektif? Manakah yang lebih manusiawi? Manakah yang lebih mudah diperluas tanpa melemahkan sistem sekolah publik?

Presiden yang percaya pada kebijakannya tidak perlu takut kepada evaluasi independen. Data bukan musuh kekuasaan. Data adalah cara agar keberhasilan tidak bergantung pada pidato.

Nobel Bukan Tujuan, Manusia yang Merdeka adalah Ukurannya

Apakah Presiden Prabowo akan mendapatkan Nobel dari Program Sekolah Rakyat?

Jawabannya terlalu dini—dan mungkin pertanyaannya memang sengaja dibuat terlalu besar. Nobel tidak diberikan kepada presiden hanya karena membangun sekolah, sebagaimana Presiden Soeharto juga tidak menerima Nobel untuk SD Inpres. Namun dunia akademik mengakui bahwa kebijakan SD Inpres menyediakan bukti amat berharga: keberpihakan negara dalam memperluas pendidikan dapat meningkatkan lama sekolah dan pendapatan rakyat bertahun-tahun kemudian.

Prabowo memiliki kesempatan untuk menulis bab berikutnya. Tetapi syaratnya berat. Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai proyek asrama, proyek konstruksi, atau panggung kemurahan hati negara. Ia harus menjadi laboratorium keadilan sosial yang menjaga martabat anak, melibatkan keluarga, memperkuat guru, membuka jalan mobilitas, dan berani diperiksa oleh ilmu pengetahuan.

Pak Harto menunjukkan bahwa mendekatkan sekolah kepada rakyat dapat mengubah kehidupan satu generasi. Presiden Prabowo sekarang ditantang melangkah lebih jauh: bukan hanya mendekatkan sekolah, tetapi menghadirkan seluruh syarat yang memungkinkan anak termiskin belajar secara utuh.

Di antara keduanya terdapat perkembangan gagasan negara. Pada masa SD Inpres, pertanyaan utamanya adalah: adakah sekolah yang dapat dimasuki anak itu? Pada masa Sekolah Rakyat, pertanyaannya menjadi lebih dalam: setelah ia masuk sekolah, apakah ia diperlakukan sebagai manusia yang merdeka?

Paulo Freire akan mengingatkan bahwa pembebasan tidak dapat dihadiahkan dari atas seperti seragam atau sepatu. Anak-anak miskin harus ikut menjadi pelaku pembebasan mereka sendiri. Mereka tidak boleh hanya diselamatkan. Mereka harus ditumbuhkan agar mampu menyelamatkan dirinya, keluarganya, bahkan masyarakatnya.

Kelak, penghargaan paling besar bagi Presiden Prabowo bukanlah medali dari Stockholm. Penghargaan itu hadir ketika anak pemulung tidak lagi dipaksa mewarisi nasib ayahnya; ketika anak buruh tani dapat menjadi ahli pertanian tanpa malu mengakui kampungnya; ketika kemiskinan tidak lagi menentukan tinggi-rendahnya cita-cita; dan ketika Sekolah Rakyat akhirnya kehilangan alasan untuk disebut sekolah bagi orang miskin—karena kemiskinan antargenerasi benar-benar telah diputus. Nobel hanyalah pengakuan. Manusia yang merdeka adalah tujuan pendidikan.