Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 19/09/2026
Ada paradoks sejarah yang kini semakin sulit diabaikan. Ketika Dwifungsi ABRI dihujat dan akhirnya ditinggalkan Reformasi, sebuah sekolah yang lahir dari lingkungan ABRI justru memasuki masa paling menentukan dalam perjalanan republik: SMA Taruna Nusantara (TN).
Hari ini, jejak alumninya semakin terlihat di pusat kekuasaan. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi adalah alumni TN angkatan 5 dan 6. AHY juga TN-5, sementara Teddy Indra Wijaya TN-15.
Pada 2026, Presiden Prabowo bahkan menyebut dalam satu forum sejumlah pejabat penting sekaligus sebagai alumni TN: Menlu, Mensesneg, AHY, Kepala BGN Sudaryono, Dirut Pertamina, Kepala BMKG, Seskab dan sejumlah perwira tinggi TNI.
Ini bukan lagi sekadar cerita keberhasilan sebuah sekolah. Ia mulai menyerupai fenomena reproduksi elite. Sebuah institusi pendidikan membentuk bukan hanya kompetensi, tetapi juga habitus, nilai, jaringan dan identitas bersama yang kemudian dibawa alumninya ke berbagai institusi negara.
Sejarahnya menarik. Gagasan SMA TN dicetuskan Menhankam Jenderal L.B. Moerdani pada 20 Mei 1985. Visi awalnya adalah mendidik manusia terbaik dari seluruh Indonesia untuk melanjutkan cita-cita Proklamator.
Moerdani juga dikenal sebagai kaisar intelijen Indonesia.
Realisasinya ditempuh melalui kerja sama TNI dan Taman Siswa, dengan LPTTN sebagai lembaga pelaksana. SMA TN kemudian diresmikan Pangab Jenderal Try Sutrisno pada 1990.
Mengapa perlu sekolah seperti itu?
Karena ia memang bukan SMA unggulan biasa. Kurikulumnya nasional, tetapi kehidupan pendidikannya dirancang dengan unsur kepemimpinan, kebangsaan, kejuangan, kebudayaan dan kesamaptaan.
LPTTN sendiri lahir dari kristalisasi visi Moerdani dan sejak awal sekolah ditempatkan dalam lingkungan yang sangat dekat dengan institusi pertahanan. Di sinilah tesis yang layak diuji muncul: apakah Moerdani sedang menyiapkan bentuk baru kaderisasi nasional untuk suatu masa ketika TNI tidak lagi leluasa mengisi ruang sipil?
Jika Dwifungsi bekerja dengan logika militer masuk ke ruang sipil, TN mungkin bekerja dengan logika sebaliknya. Membentuk elite yang dapat beroperasi di ruang sipil dengan sebagian kultur militer—disiplin, kepemimpinan, nasionalisme dan kejuangan.
Belum ada dokumen primer yang membuktikan Moerdani secara eksplisit merancang TN sebagai “pengganti Dwifungsi”. Karena itu, tesis tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Tetapi timing-nya menggoda.
TN berdiri 1990. Buku 25 Tahun TN mencatat bahwa Moerdani sendiri memperkirakan buah sekolah baru akan dirasakan 30–40 tahun setelah berdiri. Diperkirakan mulai tahun 2020 atau 2030. Ketika alumninya menduduki posisi-posisi strategis di berbagai bidang.
Itu tampak terjadi saat ini. Tepat ketika kita menyaksikan alumni TN hadir semakin banyak di simpul strategis negara.
Mungkin inilah bentuk baru elite Indonesia. Bukan lagi militer yang mengisi ruang sipil, melainkan elite sipil yang dibentuk dengan DNA kepemimpinan yang sebagian berasal dari tradisi militer.
Jika demikian, sejarah SMA Taruna Nusantara mungkin bukan sekadar sejarah sebuah sekolah. Ia adalah salah satu eksperimen paling menarik tentang bagaimana sebuah negara mereproduksi elite setelah era Dwifungsi.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.