Dari Government Program Menjadi Public Project
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 22/08/2026
Ada paradoks dalam pembangunan Indonesia hari ini. Ruang partisipasi masyarakat jauh lebih terbuka dibanding masa Orde Baru. Tetapi masyarakat justru sering merasa berada di posisi sebagai penonton, penerima manfaat, atau penuntut.
Kita memiliki banyak program besar—hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun belum semuanya terasa sebagai proyek bersama bangsa.
Pada era Presiden Soeharto, pembangunan mempunyai narasi yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Seperti Repelita, pembangunan desa, swasembada pangan, dan gotong royong. Masyarakat mengetahui arah besar yang sedang dituju dan, dalam banyak kasus, mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.
Tentu, partisipasi ketika itu sering bersifat top-down. Bahkan dapat menjadi mobilisasi yang memaksa. Namun ada satu pelajaran penting: pembangunan dapat menjadi pengalaman kolektif ketika tujuan dan peran masyarakat dibuat konkret.
Pasca-Reformasi, situasinya berubah. Demokratisasi membuka ruang kritik dan tuntutan. Sementara pemerintah memiliki agenda pembangunan yang semakin kompleks.
Persoalannya, government program belum selalu berubah menjadi public project. Ialah sesuatu yang dipahami masyarakat sebagai pekerjaan bersama, dengan tujuan, tahapan, ukuran keberhasilan, dan pembagian peran yang jelas.
Government program membuat pemerintah menjadi pelaksana utama. Public project membuat pemerintah menjadi pengarah dan masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaan.
Di sinilah konsep modal sosial relevan. Robert Putnam, ilmuwan politik yang mengembangkan teori modal sosial tentang jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang bekerja sama, melihat ketiganya sebagai fondasi tindakan kolektif. Studi Asian Development Bank (ADB) menggunakan data kabupaten/kota Indonesia 2006–2019 dan menemukan bahwa kepercayaan antarkelompok, partisipasi dalam kerja komunal dan kegiatan sosial, serta kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk modal sosial yang penting bagi kesejahteraan.
Karena itu, persoalan kita mungkin bukan kekurangan program, melainkan kekurangan arsitektur partisipasi. Setiap agenda besar perlu memiliki skenario jangka pendek, menengah, dan panjang. Perlu milestone yang dapat dilihat dan dipantau publik.
Memerlukan ukuran keberhasilan yang transparan serta peta pekerjaan bersama. Siapa melakukan apa, kapan, untuk mencapai hasil apa, dan bagaimana kemajuannya dapat diukur.
MBG, misalnya, tidak harus berhenti sebagai program pemberian makanan. Ia dapat menjadi proyek nasional membangun generasi sehat yang menghubungkan sekolah, keluarga, petani, peternak, UMKM, ahli gizi, dan pemerintah daerah.
Pemerintah menetapkan standar dan menjamin anggaran. Petani dan peternak menjadi pemasok. UMKM dan koperasi terlibat dalam pengolahan dan distribusi. Sekolah dan keluarga ikut memastikan manfaatnya. Semua merasa terlibat.
Keberhasilannya pun tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Tetapi dari dampaknya terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dampaknya pula bagi lingkungan program dilaksanakan (petani, UMKM, dll) .
Hilirisasi pun bukan sekadar pembangunan industri, tetapi transformasi ekonomi yang menyediakan ruang bagi pendidikan, tenaga kerja, riset, dan usaha lokal. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak berhenti pada investasi, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat.
Demokrasi seharusnya tidak hanya memperbesar kemampuan rakyat untuk mengatakan “tidak”. Demokrasi juga harus menciptakan kapasitas untuk mengatakan: “Ini masalah kita. Mari kita kerjakan bersama.”
Di situlah government program berubah menjadi public project. Gotong royong memperoleh bentuk barunya dalam demokrasi.
Rakyat tidak merasa hanya diperlaukan sebagai obyek pembangunan. Melainkan juga sebagai subyek pembangunan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Independen, esais, aktivis reformasi 1998. Menulis tema/isu Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.