Prabowo Hadapi Oligarki

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 31/07/2026

Tidak setiap bangsa memiliki kemewahan berupa stok kepemimpinan yang lengkap. Ketika bangsa itu menghadapi tantangan sejarah.

Indonesia hari ini dihadapkan pada dua tekanan sekaligus. Pertama, menguatnya pengaruh oligarki dalam kehidupan ekonomi-politik. Kedua, kerasnya persaingan geopolitik yang membuat banyak kekuatan asing memandang Indonesia terutama sebagai sumber daya, pasar, dan kawasan strategis.

Dalam situasi seperti ini, bangsa membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang populer. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kapasitas strategis, keberanian politik, dan orientasi kebangsaan yang kokoh.

Banyak tokoh tampil garang ketika berada di luar kekuasaan. Kritik terhadap oligarki terdengar keras dan meyakinkan. Namun, ketika berhadapan dengan kekuatan modal, jaringan kepentingan, dan meja perundingan politik, tidak sedikit yang akhirnya melunak.

Menghadapi oligarki ternyata jauh lebih sulit daripada mengkritiknya. Pertarungan yang sesungguhnya bukanlah adu retorika. Melainkan kemampuan mempertahankan independensi keputusan ketika berhadapan dengan kekuatan yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik sangat besar.

Dalam perspektif ekonomi politik, negara hanya mampu menjaga kepentingan publik apabila pemimpinnya memiliki kapasitas untuk bertindak independen terhadap tekanan kelompok-kelompok berkepentingan. Karena itu, kepemimpinan bukan sekadar soal elektabilitas. Melainkan karakter, pengalaman, dan keberanian mengambil risiko demi kepentingan negara.

Dalam konteks stok kepemimpinan nasional saat ini, Prabowo memiliki kombinasi kualitas yang relatif lengkap.

Pengalaman tempur dan latar belakang militernya membentuk cara berpikir strategis, kemampuan membaca ancaman, serta kebiasaan mengambil keputusan di bawah tekanan. Nasionalismenya juga tidak lahir dari slogan politik, melainkan dari perhatian yang konsisten terhadap sejarah, geopolitik, dan pelajaran dari bangkit maupun runtuhnya berbagai peradaban.

Berulang kali ia mengingatkan bahwa bangsa yang kehilangan kemandirian ekonomi pada akhirnya akan kehilangan kedaulatan politik.

Yang lebih penting, pandangan tersebut tidak berhenti sebagai retorika. Berbagai kebijakan seperti hilirisasi sumber daya alam, penguatan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri, penguatan industri pertahanan, dan peningkatan kendali negara terhadap sektor-sektor strategis menunjukkan arah koreksi terhadap model pembangunan yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan kepentingan eksternal.

Keberhasilannya tentu harus diukur dari hasil nyata bagi rakyat. Tetapi arah kebijakannya menunjukkan upaya memperkuat kapasitas negara.

Amanat konstitusi sesungguhnya telah memberikan arah yang jelas. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang produksi yang penting dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, menghadapi oligarki dan tekanan kepentingan asing bukanlah pilihan politik sesaat. Melainkan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Bangsa yang besar tidak menyia-nyiakan modal kepemimpinannya. Selama keberanian, kompetensi, dan orientasinya tetap berpihak pada kepentingan nasional, Indonesia berkepentingan memanfaatkan kapasitas Prabowo. Memanfaatkan untuk memperkuat negara dalam menghadapi oligarki dan tekanan eksternal demi terwujudnya cita-cita konstitusi.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Independen, esais, aktivis reformasi 1998. Menulis tema/isu Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.