Presiden Prabowo dan “Pemain Titipan”
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 26/10/2026
Salah satu penjelasan mengapa realisasi pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi tertinggal dari besarnya gagasan adalah jarak antara ambisi presiden dan ruang geraknya. Gagasan besar membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tim yang kompeten.
Dibutuhkan pula kewenangan untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan bergerak ke arah yang sama. Namun, dalam sistem multipartai, presiden tidak bekerja di ruang hampa. Ia ditopang koalisi yang membawa kepentingan dan harus terus dinegosiasikan.
Secara teoretis, ini merupakan dilema presidensialisme multipartai. Presiden membutuhkan dukungan partai di parlemen. Konsekuensinya adalah kompromi dalam pembentukan kabinet.
Teori principal–agent juga relevan membaca persoalan ini. Menteri memang menjalankan mandat presiden, tetapi sebagian memiliki ikatan politik dengan partai yang menaunginya. Di sinilah potensi konflik kepentingan muncul.
Bayangkan Prabowo sebagai manajer sepak bola yang ingin membawa klub menjadi juara. Ia memiliki strategi, target, dan gambaran tentang tim ideal.
Masalah muncul ketika ia tidak sepenuhnya bebas memilih pemain. Ada pemain yang harus direkrut demi menghormati pemilik klub, mengakomodasi sponsor, atau menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang menopang klub.
Akibatnya, susunan pemain tidak selalu ditentukan oleh kebutuhan taktik. Melainkan desakan eksternal.
Begitulah dilema presiden dalam pemerintahan koalisi. Pengangkatan menteri bukan semata-mata urusan mencari orang terbaik untuk mengelola sektor tertentu.
Ada kebutuhan menjaga keseimbangan politik, memberi ruang kepada partai pendukung, dan mempertahankan dukungan di parlemen. Kompetensi penting, tetapi bukan satu-satunya pertimbangan.
Di sinilah istilah “pemain titipan” menemukan relevansinya. Istilah ini bukan tuduhan bahwa setiap menteri merupakan hasil transaksi politik.
Istilah “pemain titipan” lebih tepat menggambarkan risiko ketika pengisian jabatan terlalu dipengaruhi kewajiban mengakomodasi kepentingan. Akibatnya, kompetensi dan kebutuhan organisasi tidak selalu menjadi penentu utama.
Memperbesar kabinet bisa menjadi jalan untuk mempertemukan dua kebutuhan. Kepentingan politik terakomodasi, sementara tenaga profesional mendapat tempat.
Namun, menambah jumlah posisi tidak otomatis menghasilkan zaken kabinet. Jika kewenangan tumpang tindih dan koordinasi semakin rumit, tambahan personel justru dapat memperpanjang rantai birokrasi. Menteri profesional pun belum tentu leluasa mengambil keputusan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang duduk di cabinet. Melainkan siapa yang benar-benar menentukan arah permainan.
Seorang manajer bola boleh memiliki pemain hebat. Namun, hasil pertandingan sulit dikendalikan jika susunan tim, strategi, bahkan pergantian pemain harus terus dinegosiasikan dengan pihak lain.
Tentu, koalisi bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Dalam demokrasi multipartai, koalisi diperlukan untuk membangun dukungan dan memungkinkan pemerintahan bekerja.
Masalah muncul ketika kompromi untuk mempertahankan kekuasaan mengalahkan kebutuhan mencapai tujuan pemerintahan. Lebih didominasi agenda sektoral/faksional.
Karena itu, ukuran kepemimpinan Prabowo bukan semata-mata keberanian menggagas program besar atau kemampuan menghimpun koalisi luas. Ukurannya adalah kemampuan mengubah dukungan politik menjadi hasil nyata.
Pada akhirnya, presiden memang tidak selalu bisa memilih seluruh pemain sesuka hati. Namun, ia tetap bertanggung jawab menentukan standar permainan, membagi kewenangan secara jelas, dan mengevaluasi kinerja tanpa pandang bulu.
Sebab, rakyat tidak menilai pemerintah dari banyaknya pemain yang berhasil dikumpulkan. Melainkan dari hasil pertandingan yang mereka saksikan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Esai Legal Analyst. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.