Amnesti-Abolisi “Membeli” Oposisi ?

Kejanggalan itu bisa mencuatkan beragam analisis konspiratif.  Abolisi dan Amnesti merupakan cara rezim berkuasa “membeli” oposisi. Terlepas langkah itu tidak sejalan spirit pemberantasan korupsi.

Pilpres 2024 menyisakan dua residu oposisi besar. PDIP dan pendukung Anies Baswedan.

PDIP tidak mengambil oposisi penuh sebagaimana era Presiden SBY. Sekjen PDIP terbelit kasus hukum (suap pemilu). Bisa memicu kemarahan publik. PDIP bisa disudutkan sebagaimana rezim orde baru berakhir. Menjadi oposisi penuh akan mempercepat keruntuhan PDIP.

Semua kegagalan rezim sebelum Presiden Prabowo ditimpakan kepada Presiden Jokowi. Disebutnya sebagai “pekerja partai” pengkhianat. PDIP tetap bersih dalam pandangan publik.  Mantan pekerja pertainya itu berada dalam sayap rezim Presiden Prabowo dalam porsi cukup besar. PDIP membidik secara kuat sayap penopang rezim Presiden Prabowo itu.

Tom Lembong, bisa dikatakan “otak kreatif” dan “otak anggaran” gerakan politik Anies Baswedan. Ia terjerat kasus hukum. Korupsi: impor gula. Jika tidak selamat, maka gerakan politiknya akan runtuh. Tidak punya energi. Sejalan dengan strategi PDIP, kelompok ini (Tom Lembong) membidik kuat-kuat presiden Jokowi. Termasuk dalam isu ijazah palsu.

Perlawanan membidik Presiden Jokowi itu diakhiri oleh Presiden Prabowo. Abolisi dan Amnesti, menjadikan taji oposisi PDIP dan Tom Lembong tumpul. Mustahil akan melupakan jasa Presiden Prabowo itu.

Satu dekade rezim presiden Prabowo sudah tergambar. Hanya keputusan Tuhan yang bisa mengubahnya.

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)