Jangan Ulangi 1998 !

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 01/09/2025

 

 

Apa kesalahan 1998?. Apa yang tidak perlu diulangi?.

Ialah mempercayai momen itu sebagai gerakan motif tunggal. Homogen. Collective action. Pelaku dengan misi, orientasi dan agenda yang sama: reformasi.

Semua pelaku me(di) labeli sebagai reformis. Pejuang reformasi. Antar elemen saling percaya begitu saja. Bahwa semua tulus dengan agenda yang sama: melawan KKN (Korupsi, Klolusi, Nepotisme). Mewujudkan demokratisasi. Mengembalikan rel pembangunan bangsa sesuai UUD 1945.

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti, rezim silih berganti. Baru disadari perjalanan reformasi menuju arah aneh. Krisis ekonomi dijawab konsolidasi politik sebagai titik berat. Perlawanan terhadap KKN dijawab dengan dekontsruksi UUD 1945 secara brutal. GBHN dan fungsi MPR sebagai locus of ower dihapus. Aset strategis bangsa diprivatisasi.

Cukup lama untuk kemudian —sebagian— bangsa Indonesia menyadari. Gerbong reformasi ternyata ditumpangi unsur-unsur gerakan dengan motif beragam. Setidaknya ada lima kekuatan saling berebut kendali atas masa depan Indonesia. Pada tahun 1998 itu.

Pertama, globalis beserta agen-agennya di dalam negeri. Untuk kendali sumberdaya strategis Indonesia. Termasuk kendali atas SDA penting.

Soeharto memiliki misi tegas: “tinggal landas” tahun 2000. Industri strategisnya mulai produksi. Maka ia harus dihentikan. Amerika Serikat bolak-balik mengirim misi khusus ke Singapura. Untuk memastikan agendanya itu. Menghentikan kepemimpinan Soeharto.

Sesaat setelah reformasi, perusahaan-perusahaan dan aset-aset strategis Indonesia dikuasai Singapura. Melalui ujung tombak Temasek Holding. Operasi senyap dilakukan. Kepemilikan saham PT. Telkom, Indosat dan Astra Group serta beberapa perusahaan strategis berpindah kepemilikan. Menjadi milik perusahaan Singapura. Business Week mengkategorikan Astra sebagai perusahaan terbaik 94 di Asia dan terbaik kedua di Indonesia setelah Telkom.

Belum lagi “perombakan” beragam peraturan. Untuk memuluskan konsesi usaha di Indonesia dalam durasi panjang.  Bagi PMA.

Manuver Singapura mengakuisisi perusahaan-perusahaan strategis Indonesia begitu sistematis. Rapi dan cepat. Dalam kasus divestasi Indosat, Temasek mendatangkan mantan wakil Menteri Pertahanan Amerika untuk melobi pejabat-pejabat Indonesia. Pencitraan media, Temasek menyewa Myrna Thomas sebagai managing director for corporate affairs. Menetralisir persepsi orang.

Kedua, kelompok pragmatis. Ialah para penikmat kue pembangunan Orde Baru yang hendak reposisi politik. Agendanya satu: tidak terlempar dari rezim baru pasca Presiden Soeharto. Terbebas dari citra negatif Orde Baru. Dianggap anti Soeharto. Dianggap reformis.

Pelaku kejahatan ekonomi dan politik pada masa reformasi banyak dilakukan kelompok ini. Tidak memiliki idiologi kuat menjaga kedaulatan bangsa. Idiologinya pragmatisme kekuasaan.

Ketiga, eks dan simpatisan PKI. Agendanya balas dendam terhadap Orde Baru.  Narasinya tidak berubah sepanjang reformasi: “ganti rugi kejahatan HAM Orde Baru”. Maksudnya rehabilitasi dan ganti rugi terhadap PKI.  Walaupun PKI berlumuran darah.  “Sing uwis yo uwis” (yang sudah ya sudah), kata Fahmi Idris, eksponen 66.

Keempat, kaum reformis. Mahasiswa, cendekiawan, akademisi, idealis. Mereka pengusung reformasi politik Indonesia.  Agar tidak hanya didominasi tiga partai. Pengusung anti KKN. Demokratisasi pusat-daerah. Hapus Dwifungsi ABRI. Simbol moralnya salah satunya Dr. Nurcholish Madjid. Walaupun Dr. Amin Rais dilabeli bapak reformasi. Sebelum meredup pamornya sebagaimana saat ini.

Beda orientasi. Akan tetapi keempat elemen gerakan itu melabeli diri reformis. Publik juga tidak cukup menilai dan memverifikasi orientasi gerakan masing-masing. Semua dianggap sebagai reformis.

Kelima, presiden Soeharto dengan agenda tinggal landas. Ia tidak risau atas berakhirnya kekuasaan. Ia risau atas agenda tinggal landas yang hanya kurang tiga tahun. Untuk memiliki pijakan kuat lepas ketergantungan dari negara-negara barat. Ia minta privilage sampai tahun 2000 saja.

Sebagaimana kita ketahui, Presiden Soeharto pada akhirnya bersedia minggir dari panggung politik. Agen globalis dan kaum pragmatis menguat. Eks anggota dan simpatisan komunis memperoleh sisiran kecil. Maka narasi Pancasila 1 Juni (embrional) mengemuka.  Bahkan dilekati dengan nuansa idologi kiri secara kuat. Ganti rugi kejahatan HAM dan pembusukan reputasi Presiden Soeharto  sebagai narasi utama.

Kelompok reformis secara perlahan-lahan tersingkir. Pejuang anti KKN, anti dinasti, terpinggir. Itulah yang terjadi era reformasi. Sebagaimana situasi yang kita saksikan saat ini. KKN, politik dinasti, masih saja menguat.

Penomena itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif teori.

McAdam, McCarthy & Zald dalam Resource Mobilization Theory: menyebut gerakan massa sebagai koalisi temporer. Banyak kelompok dengan agenda berbeda bisa bersatu hanya selama ada musuh atau target bersama. Teori Konflik (Conflict Theory – Karl Marx, Ralf Dahrendorf): konflik sosial selalu menjadi ajang perebutan kepentingan dan sumber daya.

Teori Hegemoni & Counter-Hegemony (Antonio Gramsci). Narasi “pejuang reformasi” tahun 1998 adalah bentuk hegemoni wacana. Semua orang dipaksa melihat seolah gerakan itu satu. Setelah krisis, barulah terlihat bahwa di balik wacana itu ada counter-hegemonies: kelompok kiri, globalis, oportunis politik, hingga balas dendam ideologis.

Gerakan massa 2025 jangan mengulang kesalahan sama. Tidak memverifikasi elemen-elemen pengusung gerakan.

Kesalahan 1998 itu harus menjadi pelajaran bersama. Penumpang gelap gerakan pada akhirnya justru menjadi pengemudi.

 

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)