Gubernur DIY Segera Koordinasi Penyaluran Bansos Dampak BBM

YOGYAKARTA, Cendana News – Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan akan segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan BBM.

Menurut Gubernur DIY Sri Sulan HB X, koordinasi ini sekaligus untuk mengetahui besaran alokasi 2 persen yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, mulai September ini pemberian BLT akan dimulai.

“Tentu kami akan segera koordinasikan. Soal dukungan Pemda 2 persen dari DTU, kita perlu koordinasi dengan kabupaten/kota untuk presentasi uang yang bisa dialokasikan berapa,” ungkap Gubernur Sri Sri Sultan HB X, dikutip dari lama jogjaprov, Selasa (6/9/2022).

Gubernur mengatakan hal itu usai mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Kenaikan BBM di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pada rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian ini diikuti pula oleh Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara memaparkan, pemberian bansos tambahan ini bersumber dari dana pengalihan subsidi dan kompensasi yang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemberian bansos tambahan sebesar Rp24,17triliun ini diharapkan memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan.

“Bansos yang siap dieksekusi ialah BLT bagi 20 juta lebih penerima manfaat, dan BSU bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5juta per bulan,” ungkapnya.

Untuk program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi yang dianggarkan 2 persen dari DTU masing-masing pemda provinsi maupun kabupaten/kota, Suahasil berharap dapat dieksekusi mulai Oktober 2022.

Menurutnya, perhitungan alokasi bansos tambahan ini sudah disesuaikan dengan postur APBN tahun 2022.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan selain melalui bansos tambahan, pemerintah pusat akan melakukan langkah-langkah pengendalian dampak inflasi lainnya.

Hal itu agar penurunan daya beli masyarakat tidak terjadi secara drastis. Dan, untuk semakin mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Solusi pengendalian inflasi, di antaranya pihaknya menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TPID harap diaktifkan untuk sinergi dan konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Untuk BBM subsidi tepat sasaran, masih perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan dari penegak hukum,” paparnya.

Tito menambahkan, bantalan sosial untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM lainnya yang dilakukan adalah penggunaan dana desa maksimal 30 persen untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

Ia berharap, segala upaya pemerintah guna memperkuat jaring pengaman sosial secara nasional bisa berjalan baik.