Kementerian PUPR Terus Lakukan Penanganan Banjir di Bekasi

BEKASI, Cendana News – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pekerjaan penanganan banjir Kali Bekasi.

Pada tahun 2022 ini PUPR melanjutkan tujuh paket pekerjaan pengendalian banjir (multiyears) yang akan berakhir di tahun 2023.

Paket 1 dari pekerjaan yang dilakukan oleh PUPR ini adalah menormalisasi badan sungai.

Mulai dari Bendungan Kali Bekasi di pusat kota, hingga ke hulu tempat pertemuan Kali Cikeas dan Cileungsi.

Kedua titik itu berjarak 10 km bila ditarik garis lurus. Namun karena berkelak-kelok, panjang ruasnya menjadi sekitar 15 km.

Bahkan, juga melewati salah satu tempat permukiman prestisius di Bekasi, yakni Kemang Pratama.

Ada pula paket normalisasi Kali Cileungsi yang sering menimbulkan genangan pada area bantaran sungai di Bantar Gebang.

Pekerjaan normalisasi juga dilakukan di segmen Kali Cikeas, yang acapkali melimpas dan menimbulkan genangan di sebagian kawasan permukiman di Pondok Gede, Jati Asih, dan sekitar.

Di bagian hilir juga ada pekerjaan (paket 6 dan paket 7), untuk menormaliasi kanal CBL (Cikarang Bekasi Laut), yakni kanal drainse yang memanjang dari Cikarang ke Sungai Bekasi hilir.

Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Muhammad Rizal, meminta dukungan semua pihak, termasuk DPR RI dan pemerintah daerah terkait pembebasan lahannya.

‘’Kendala terbesarnya ialah pembebasan lahan dari Pemkab dan Pemkot Bekasi. Semoga bisa dijembatani oleh Komisi V, sehingga penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya.

Pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi dilakukan tanpa menggusur keberadaan sarana publik yang telanjur hadir di tepian sungai.

Terpisah, saat meninjau pengerjaan pengendalian banjir Kali Bekasi paket I, Maret 2022, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar semua kegiatan pengerukan dan pembangunan turap atau tanggul dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kebuntuan relokasi utilitas, karena memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan.

“Diminta ke konsultan untuk menghitung desain alternatif hingga tidak perlu merelokasi utilitas,” kata Menteri Basuki, ketika itu.

Di sejumlah ruas, ia juga meminta agar tidak membangun tanggul baru, melainkan memperkuat tanggul yang ada.

Menteri Basuki juga menyatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan Pemda Jawa Barat serta Pemkot dan Pemkab Bekasi, terkait percepatan pembebasan lahan.

Kepada jajarannya, Basuki juga mendorong agar melakukan pendekatan khusus pada para pengembang properti di sekitar aliran sungai.

Hal itu agar mereka mengizinkan sebagian kecil lahan miliknya dapat dipakai untuk pembangunan tanggul/parapet tanpa harus melalui proses pembebasan serta ganti rugi lahan.

“Toh, pengerukan sungai dan pembangunan tanggul itu juga bisa memberi nilai tambah bagi properti di sekitarnya,” kata Basuki.

Sumber: Infopublik