Ini Pesan PGRI Jateng yang Memprihatinkan Nasib Guru Honorer

SEMARANG – Kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19, hingga pengangkatan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi sejumlah amanat yang disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2020.

“Ditengah pandemi COVID-19, dengan segala keterbatasannya kami mendesak agar upaya meningkatkan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi, berjalan dengan baik dan aman,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHUm, di puncak acara peringatan HGN 2020 sekaligus HUT PGRI ke-75 PGRI di Balairung kampus Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sabtu (5/12/2020).

Persoalan peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru, ditegaskannya harus terus diperjuangkan, mengingat secara keseluruhan Indonesia masih kekurangan 998 ribu orang guru. “Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi kekurangan guru, yang ditunjukkan dengan mengangkat guru sebagai ASN dan PPPK. Namun rekrutmen yang dimulai 2018, belum sebanding dengan kekurangan guru. Apalagi jumlah yang pensiun semakin besar. Tidak hanya itu, guru PPPK yang setelah diumumkan pada 2019 sampai saat ini, belum menerima Surat Keputusan (SK),” jelas Muhdi.

Dengan kondisi tersebut, PGRI mendesak agar pemerintah segera memenuhi kekurangan guru melalui pengangkatan sebagai ASN maupun PPPK. Namun, sebelum diangkat, bagi GTT/PTT diberikan penghasilan minimum paling tidak setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Harus diketahui, bahwa selama pandemi COVID-19, para guru GTT atau honorer ini sangat membantu terselenggaranya pembelajaran. Mereka menjadi penyelamat, karena rata-rata merupakan generasi muda yang lebih adaptif terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan teknologi atau online,” lanjut pria, yang juga menjabat sebagai Rektor UPGRIS tersebut.

Kendati demikian, para guru honorer tersebut menjadi pihak yang sangat terdampak secara ekonomi, akibat pandemi covid-19. “Untuk itu kami juga menyampaikan langsung kepada Mendikbud, di hadapan Gubernur Jateng, kami mohon agar para guru honorer atau GTT/PTT, guru swasta dan terutama guru-guru yang belum menerima BPJS, untuk diberi tunjangan kesejahteraan atau upah dan segera mengangkat mereka sebagai ASN atau PPPK,” tegasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo memastikan, mulai 2021 pemerintah akan mengangkat 1 juta guru honorer dengan formasi PPPK. “Pada tahap pertama, ada sebanyak 250 ribu guru honorer yang akan diangkat, namun kuota untuk Jateng, kita belum tahu,” tandasnya.

Sementara kondisi di Jateng saat ini disebutnya, membutuhkan 35.815 orang guru. Namun baru terpenuhi 21.913 orang guru. Artinya, masih ada kekurangan sebanyak 13.902 orang guru. “Angka kekurangan tersebut, baru untuk guru di tingkat SMA, SMK dan SLB se-Jateng. Belum termasuk kekurangan guru di tingkat SD-SMP. Jumlah sebanyak 13.902 guru ini yang nanti kita ajukan agar dipenuhi pemerintah melalui formasi PPPK,” terangnya.

Sedangkan  untuk kekurangan guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Pemprov Jateng sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan hal serupa. Berupa pengajuan kekurangan guru dengan formasi PPPK. “Sementara terkait kesejahteraan guru, seluruh guru honorer formasi PPPK, yang ada di lingkungan Pemprov Jateng, sesuai dengan kewenangan yakni SMK, SMA dan SLB, pada awal tahun ini, seluruhnya sudah menerima sesuai UMK ditambah 10 persen. Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), mendapat gaji UMK ditambah 7 persen,” jelas Ganjar.

Di 2020, pemprov disebutnya, telah mengalokasikan anggaran Rp530 miliar untuk guru GTT dan PTT. Sementara di 2021, anggaran akan ditambah menjadi Rp 680,6 miliar. “Selain persoalan guru honorer, atau skema PPPK ini, ada persoalan lain yang harus diselesaikan bersama, yakni tentang peningkatan kualitas dan mentalitas guru, baik sebelum atau sesudah mengikuti seleksi PPPK. Selanjutnya, tentang penataan kurikulum. Terlebih pasca pandemi nanti,” terangnya.

Ganjar menyebut, saat ini pola pikir para pelajar telah berubah. Hal tersebut menjadi salah satu dampak dari proses menjalani proses pembelajaran online selama sembilan bulan. “Artinya, akan berimbas pada penentuan standar kompetensi dasar pembelajaran, penetapan penilaian, sampai media pembelajaran. Saya mewanti-wanti betul, jangan sampai kita ini kalah milenial dari generasi milenial. Jika siswa main medsos, jangan sampai kita tidak punya akun. Jika siswa sering masuk ke ruang ruang maya dan virtual, guru juga harus bisa mengakses. Zaman bergerak sangat cepat, jika guru tidak berlari, maka murid akan kencing berdiri,” pungkas Ganjar.