Wakil Ketua DPRD DKI Sering Temui Rancangan Anggaran Ganjil

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengatakan, tidak heran terkait rancangan anggaran ganjil setiap tahun pada Pemprov DKI. Dia mengaku DPRD DKI selalu menemukan anggaran tidak beres tersebut yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.

“Ada (anggaran) yang tidak beres-beres juga tersisir. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu kan tidak kami buang (lempar) ke publik, kami diskusikan di forum yang sah saat pembahasan,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Taufik menyatakan, anggaran yang janggal adalah dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 Dia memastikan anggaran-anggaran tersebut selalu dicoret, seperti pengadaan lem Aibon, pasti dicoret.

DPRD DKI akan terus menyisir anggaran-anggaran yang janggal tersebut dan mencoretnya.

“Sudah dijamin, pasti tersisir. Cuma tahun lalu kan enggak lapor ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan,” tandasnya.

M Taufik menyebut rencana pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar bukan menjadi yang terparah. Kehebohan ada karena pembahasan dilakukan di ruang publik termasuk media sosial.

“Enggak, bukan separah itu. Banyak, banyak. Kalau dulu kan diskusinya di dalam ruangan, enggak di luar. Jadi kayak gitu-gitu pasti tersisir,” kata Taufik.

Dia menyatakan, DPRD DKI Jakarta sudah dua kali menyisir anggaran yang diusulkan Pemprov DKI. Pertama, penyisiran dilakukan saat membahas rancangan KUA-PPAS yang berlangsung saat ini. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.

KUA-PPAS yang sudah dibahas kemudian ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD DKI.

“Nanti ada yang namanya pembahasan (rancangan) APBD, pedomannya adalah KUA-PPAS yang ditandatangani bersama. Nanti disisir-sisir lagi,” ucap Taufik.

Kemudian dia yakin, DPRD bisa selesai membahas RAPBD 2019 sesuai dengan batas waktu pembahasan APBD DKI 2020 pada 30 November 2019. Anggaran seperti lem maupun pulpen yang muncul ke publik, kata Taufik, pasti sempat dibahas.

“Sempat, keburu, ini sisir satu satu,” kata dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Basedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat ‘warisan’.

Pasalnya pada tahap awal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya akan menganggarkan terlebih dahulu sebuah kegiatan secara garis besar dan jumlah dana yang dibutuhkan.

“Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Anies menuturkan saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

“Terlalu detil di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi,” ucap Anies.

Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual,” kata Anies.

Saat mengisi detilnya, DKI belum terlalu mengetahui detil anggaran. Alhasil kebanyakan penganggaran asal memasukkan komponen yang dibutuhkan.

Dia mengatakan detil anggaran biasanya langsung dimasukkan secara acak karena nantinya masih akan ada pembahasan dan perubahan bersama anggota DPRD DKI.

“Karena nanti akan dibahas bersama Dewan. Sehingga setiap tahun, saya sudah perhatikan, staf itu banyak yang memasukkan yang penting masuk angka 100 juta dulu, toh nanti dibahas (detilnya bersama dewan),” ujar Anies.

“Karena dalam pembahasan, baru nanti rekening dan komponennya disamakan dengan anggarannya (kegiatannya),” tutup dia.