Luas Tanam Padi di Kalbar Mencapai 608.000 Hektare
PONTIANAK – Luas tanam pertanian di Kalimantan Barat (Kalbar), hingga akhir 2018, mencapai 608 ribu hektare. Dengan luasan tersebut, proyeksi produksinya mencapai 1,6 juta ton gabah kering giling.
“Ini sesuai dengan perhitungan luas tanam dan luas panen, sampai menjelang akhir tahun ini hasil produksi padi dan luas tanam di Kalbar masih tetap pada skenario yang ada,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Heronimus Hero, Selasa (13/11/2018).
Sebelumnya, BPS menyebut, hasil produksi pertanian Kalbar hanya mencakup luas lahan yang ditetapkan sebagai sawah, sesuai SK Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, adalah 155.818 hektare. Padahal, untuk produksi padi, juga harus dihitung berdasarkan hasil tanam masyarakat di lahan tadah hujan, ladang dan lahan kering. Lahan-lahan tersebut, tidak ditetapkan sebagai sawah, namun harus dihitung produksi padinya.
Hero menyebut, pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian, menargetkan hasil gabah kering giling Kalbar tahun inim sebesar 1,8 juta ton. Namun, Kalbar menetapkan pendapatan gabah kering giling hanya sebanyak 1,6 juta ton, dan ini sudah sesuai target yang ditetapkan.
“Jika 1,6 juta ton gabah kering giling yang ada di konversi menjadi beras, maka hasil pertanian Kalbar di 2018 bisa mencapai 1 juta ton lebih. Sedangkan untuk tingkat kosumsi masyarakat, hanya 600 ribu ton lebih pertahun, maka sampai saat ini Kalbar masih surplus beras,” tuturnya.
Perlu diketahui, Kalbar merupakan provinsi yang masuk dalam daerah yang memiliki luas tanam terbesar se-Indonesia. Korelasinya, jika semakin banyak lahan yang ditanam, maka hasilnya juga akan meningkat. Untuk target pendapatan gabah kering giling serta pembukaan lahan baru di Kalbar di 2019 mendatang, akan diketahui setelah rakornas 2018 yang digelar menjelang akhir tahun nanti. “Dalam rakor itu, akan ada evaluasi berapa luas tanam yang ada di setiap daerah, dan berapa protensinya. Dari evaluasi itu, baru bisa diketahui berapa target yang ditetapkan pada tahun 2019 mendatang,” pungkasnya. (Ant)