Menkeu Rumuskan Kebijakan Antisipasi Depresiasi Rupiah
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal, adanya tambahan rumusan kebijakan pemerintah, untuk mengantisipasi perkembangan dinamika global yang terus mempengaruhi depresiasi rupiah.
“Pemerintah terus menjaga fleksibilitas dan bersikap mau berubah dan memperbaiki formula kebijakan, kalau kondisi global terus bergerak,” ujar Sri Mulyani, Jumat (5/10/2018).
Menkeu menyebut, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau perkembangan ekonomi global, yang terus bergerak dinamis, dan menimbulkan sentimen kepada penguatan dolar AS. “Kita lihat aspek ekonomi kita, apakah mampu menyerap dinamika yang terjadi, mulai dari kurs, capital inflow, neraca di lembaga keuangan, korporasi dan APBN. Termasuk kondisi di moneter dan riil, itu semua kita jaga,” tandasnya.
Koordinasi juga dilakukan untuk penguatan kondisi ekonomi dalam negeri, yang sudah diupayakan melalui perbaikan neraca transaksi berjalan. Saat ini neraca berjalan masih mengalami defisit. Upaya yang dilakukan, menekan impor barang konsumsi maupun mendorong pemanfaatan B20.
Pemerintah juga memastikan, kemungkinan adanya perubahan formula kebijakan, apabila kondisi ekonomi global semakin sulit diprediksi. Untuk memperkuat ketahanan fundamental dalam negeri agar tidak rentan dari tekanan eksternal. “Terdapat beberapa konsekuensi dari tiap kebijakan, jadi kita tetap berhati-hati dengan menyakinkan kondisi perbankan kita tetap baik,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian, pemerintah juga akan memperkuat sisi fiskal dengan merumuskan APBN 2019 yang kredibel, sesuai perkembangan global. Selain itu, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan para pelaku usaha, agar mau memanfaatkan momentum saat ini, untuk mendorong kinerja ekspor.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan, terus berada di pasar guna memantau dan melakukan langkah stabilisasi pergerakan rupiah. Dalam beberapa hari terakhir, rupiah mengalami pelemahan hingga menembus Rp15.000 per dolar AS. “Kita terus berada di pasar. Tidak hanya memantau, tapi kita juga melakukan langkah stabilisasi sesuai mekanisme pasar, supaya ‘supply and demand’ bergerak secara baik di pasar valas,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Pelemahan rupiah saat ini memang terjadi, karena menguatnya dolar AS, yang diiringi kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun (US-Treasury Bill) yang cukup tinggi yaitu menjadi 3,23 persen. Untuk mengantisipasi hasil survei Michigan, yang menyebutkan pertumbuhan lapangan kerja di AS lebih besar dari perkiraan. “Ini memang menunjukkan ekonomi AS yang menguat, dan karena itu dalam kondisi ini investor global “preferance”-nya invest di sana,” ujar Perry.
Selain itu, ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok yang masih berlangsung. Faktor geopolitik di Eropa dan sejumlah negara lainnya, turut memengaruhi nilai tukar Rupiah. Bank sentral juga terus berkomunikasi dengan para pelaku, baik di perbankan maupun sektor riil, serta para importir dan eksportir. Hal itu untuk memastikan suplai dan permintaan valas di pasar berjalan dengan baik.
“Kami juga mempercepat persiapan teknis untuk berlakunya Domestic Non-Deliverable Forward atau NDF. Kan memang sudah berlaku secara ketentuan, tapi teknis operasionalnya perlu ada persiapan,” jelas Perry.
Bank sentral, juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam upaya mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. (Ant)