Menilik Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto Jelang HUT Kemerdekaan RI

SETIAP menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, Presiden Soeharto selalu menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR. Pidato yang menjadi tolak ukur, pedoman dan barometer perkembangan, dinamika dan kemajuan yang dicapai bangsa dan negara Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1975, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2008, bahwa Presiden Soeharto mengawali tentang sejarah perjuangan.

Menurut Pak Harto, sejak semula disadari, bahwa usaha untuk memberi isi kepada kemerdekaan masih merupakan perjuangan yang panjang.

“Arti sesungguhnya dari kemerdekaan adalah, bukan hanya kemerdekaan politik, tapi dengan kemerdekaan itu kita mengurus diri sendiri untuk mencapai cita-cita kehidupan bangsa yang kita anggap baik,“ paparnya.

“Sebagian dari kita telah hidup lumayan, sebagian lagi hidup berkecukupan. Tetapi sebagian besar dari rakyat kita masih terus berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih pantas,“ imbuhnya, mengingatkan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam pidatonya, antara lain, Presiden Soeharto menegaskan tentang Orde Baru sebagai tatanan segala kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang meletakkan kembali kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Presiden Soeharto kemudian menguraikan berbagai permasalahan mengenai KTT ASEAN, Hubungan dengan RRT, Timor Portugis, dan Ketahanan Nasional.

“Masalah ketahanan nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Sejarah kita yang lewat menunjukkan bahwa karena kita masih memiliki titik rawan dalam ketahanan nasional, maka kita mengalami serentetan gejolak-gejolak sosial dan politik dalam bermacam-macam bentuk dan dengan segala akibat-akibatnya,” ujarnya.

Pidato kenegaraan pada 15 Agustus 1987, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2008, bahwa Presiden Soeharto menyerukan agar semua kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan menyiapkan diri di bidang masing-masing.

Program-­program yang akan diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR mendatang dan selanjutnya melaksanakan program umum nasional berupa GBHN hasil sidang umum itu.

“Untuk itu semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan pada waktunya perlu menyusun kembali program masing-masing dalam rangka melaksanakan GBHN yang akan ditetapkan nanti,” imbaunya.

Presiden Soeharto mengatakan, di bidang ideologi dan politik bangsa Indonesia telah berhasil meletakkan kerangka landasan yang diperlukan dan hal tersebut didasarkan pada hasil sukses Pemilihan Umum 1987. Setelah semua kekuatan sosial-politik menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Tentang Pemilu, Presiden menilai berjalan lebih tertib dan lebih aman dibanding dengan Pemilu tahun 1982 dan itu menunjukkan kualitas makin tinggi dari pesta demokrasi Indonesia.

“Pengalaman juga mengajarkan bahwa kampanye Pemilu yang menitik-beratkan pada program nyata ternyata tidak kalah menarik dibanding kampanye berbau ideologi golongan atau azas ciri golongan yang hanya menimbulkan ketegangan dan keretakan,“ ujarnya.

Dengan Pemilu 1987 itu, menurut Presiden Soeharto, berarti bangsa Indonesia telah meninggalkan budaya politik lama, yang menganggap politik sebagai adu kekuatan, pembentukan dan pengerahan kekuatan untuk berhadapan dengan golongan lain.

“Tingkah laku dan budaya politik baru bersuasana kekeluargaan dan lebih bermartabat itu akan kita kembangkan terus. Kita berharap agar dalam Sidang Umum MPR mendatang, terutama dalam menetapkan GBHN 1988, arah dan ciri budaya politik demikian makin jelas terwujud,” tuturnya.

Di bidang ekonomi, Presiden Soeharto mengingatkan bahwa Indonesia masih tetap menghadapi tantangan dan ujian berat, meskipun dalam tahun 1987 ada tanda-tanda bahwa keadaan ekonomi Indonesia tidak seberat tahun lalu.

“Tantangan pokok dalam jangka pendek adalah mengusahakan penerimaan devisa sebesar-besarnya dan harus menggunakan devisa itu setepat-tepatnya untuk mendukung pembangunan, khususnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,“ imbaunya.

Presiden Soeharto mengakui, harga minyak bumi di pasaran dunia akhir-akhir ini membaik dan berada di atas 18 dolar/barel, namun tingkat harga itu tampaknya disebabkan oleh faktor-faktor bersifat sementara, sehingga perlu waktu untuk mengamati lebih lanjut.

“Dalam pada itu harga berbagai komoditi ekspor lain di pasaran dunia masih tetap lemah, walaupun ada tanda-tanda cenderung membaik,“ ujarnya.

Pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 1992, sebagaimana dilansir dalam http://www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”, yang ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: Nazaruddin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003, bahwa Presiden Soeharto menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memadai.

Presiden Soeharto antara lain menyampaikan rasa syukur karena dalam tahun 1991/1992 perekonomian berhasil mengatasi ujian dengan selamat.

“Kita harus terus mendorong ekspor non-migas, yang menjadi motor penggerak yang makin penting bagi ekonomi kita dan sekaligus menentukan kemantapan neraca pembayaran internasional dalam jangka panjang,“ paparnya.

Presiden Soeharto mengimbau masyarakat harus tetap waspada agar pinjaman-pinjaman tidak lunak, khususnya pinjaman komersial luar negeri, tidak melampaui batas-batas yang aman.

“Ini semua adalah rambu-rambu yang perlu kita perhatikan dalam mengemudikan bahtera ekonomi kita di tahun-tahun mendatang,“ ungkapnya.

Menurut Pak Harto, keberhasilan melewati berbagai tantangan itu menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia terus bertambah mantap.

“Selama ini, melalui berbagai program pembangunan, kita telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menciptakan perekonomian yang makin seimbang, yang dimotori oleh industri yang berdaya saing tinggi dengan struktur yang makin dalam dan dilandasi oleh basis kegiatan ekonomi yang makin luas dan tersebar merata,“ urainya.

“Kita juga berusaha keras untuk membangun ekonomi yang makin tidak tergantung pada minyak bumi,“ imbuhnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, dikatakan Pak Harto, bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1991 memang melambat dibanding dengan dua tahun sebelumnya.

“Dalam tahun 1991, ekonomi kita tumbuh dengan 6,6%. Laju pertumbuhan ini masih sangat memadai, dilihat dari segi internasional maupun dari segi pengalaman kita sendiri di masa lampau,“ simpulnya.

Dari contoh ketiga pidato kenegaraan itu, dapat disimpulkan Presiden Soeharto menguasai berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Cakupannya sangat luas dan lengkap, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ketahanan nasional.

Banyak kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan di masa Orde Baru, yang mestinya menjadi contoh keteladanan di zaman sekarang.

Dalam memimpin negara Indonesia 32 tahun, Presiden Soeharto memang tidak sendiri, tapi dibantu oleh jajaran kementerian Kabinet Pembangunan. Menteri-menteri zaman Orde Baru dikenal dan dikenang bukan hanya karena jabatan, tapi juga karena wibawa, kecerdasan dan kematangan.