Wabup Solok Bantah Pernyataan Irwan Prayitno Soal Keseriusan Pariwisata

“Nah, Kabupaten Solok sudah dari tahun 2014 mengajukan hal itu dengan melengkapi semua persyaratannya. Tapi, karena alasan adanya larangan bantuan keuangan ke daerah oleh pemerintah pusat, kegiatan itu urung dilaksanakan,” katanya.

Lantas, tahun 2016 lalu, Kabupaten Solok juga ditawarkan ke provinsi. Hal ini serius, karena pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD dan sudah dua tahun berturut-turut mengusulkan. Tapi, lagi-lagi karena alasan non-teknis kembali ditolak dan gagal lagi dilaksanakan.

Hanya saja, kata Yandra, Kabupaten Solok sudah curi start untuk tahun 2018 yang diusulkan tahun ini. Dimana Pemkab Solok telah mengirimkan persyaratan dan permohonan kegiatan burden sharing melalui proposal, yang di dalamnya berisi sertifikat lahan, masterplan, RAB, dan sebagainya.

“Semoga itu bisa terealisasi atas dukungan Pemprov. Untuk lokasi, kita usulkan THKW Arosuka dengan jumlah anggaran mencapai Rp7,3 miliar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan tidak semua kepala daerah di Sumbar peduli terhadap kemajuan pariwisata. Ada yang 40 persen, ada 60 persen, ada juga yang 100 persen.

“Ini bisa kita lihat dari porsi dana APBD masing-masing daerah untuk kepariwisataan,” kata Gubernur Irwan Prayitno pada acara penandatanganan kesepakatan bersama kemarin.

Pada kesempatan itu, Pemprov baru menggandeng 7 Kabupaten/Kota. Masing-masing, Kabupaten Padangpariaman, Pesisir Selatan, Agam, Mentawai, Kota Sawahlunto, Pariaman, dan Bukittinggi. Ketujuh daerah ini, dianggap serius memajukan sektor pariwisata. Dengan kata lain, sudah menyiapkan mulai dari perencanaan, anggaran dan destinasi prioritas.