Tanggapan Moeldoko Terkait Polemik Penggerebekan Beras Oplosan
JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengapresiasi langkah Satuan Tugas (Satgas) Pangan menggerebek pabrik PT. Indo Beras Unggul (IBU) di wilayah Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan bahwa Satgas Pangan yang melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu, bahkan telah banyak menemukan kasus pangan dalam berbagai modus oplosan dicampur kapur putih yang terjadi di Indonesia.
“Jadi, saya senang dengan adanya penggerebekan itu sehingga persoalan ini mengingatkan kita semua,” kata Moeldoko dalam Diskusi ‘Republik Beras’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).
Menurut Moeldoko, kasus beras yang ditangani Satgas Pangan bukan hanya di Jawa barat saja, namun terjadi juga di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dari hasil penelusuran itu, Satgas menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan di lapangan baik soal harga dan isi dari kemasan beras baik merek ‘Ayam Jago’ maupun beras merek ‘Maknyuss’ milik PT. IBU tersebut.
Meski demikian, Moeldoko menyayangkan belum maksimalnya regulasi tahapan peredaran beras karena untuk mengingatkan permasalahan yang menimpa para petani itu bermula dari proses awal. Yaitu mulai dari budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.
“Jangan semua di-brand dari awal itu tak maksimal. Ini harus diperhatikan pemerintah, jangan seperti rencana baru bangun tidur,” tutur Moeldoko.
Sebelum jajaran Satgas Pangan melakukan penggerebekan gudang beras PT. IBU di Bekasi, Mabes Polri sudah melakukan uji laboratorium kandungan beras dan ditemukan ada perbedaan hasil uji laboratorium dengan isi label beras tersebut.
Pihak kepolisian pun menduga PT. IBU bertindak curang lantaran beras bersubsidi dikemas menggunakan bungkus premium bermerek Makyuss dan Ayam Jago. Selain itu, PT IBU juga disinyalir menipu konsumen lantaran mencantumkan nilai gizi beras tidak sesuai kenyataan.
“Jika pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini, risiko terakhir ada di para petani. Bagaimana biar petani Indonesia bisa sejahtera?” pungkas Moeldoko.