Pemerintah Bisa Lengser Kalau Tidak Kendalikan Harga Beras

JAKARTA – Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, meminta dukungan Pemerintah untuk merevitalisasi perbaikan terhadap kredit permodalan jaminan pasar para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Sebab, menurut Sutarto, dukungan dari Pemerintah itu sangat diperlukan, mengingat padi yang tersebar di seluruh Nusantara menjadi dasar pemicu ekonomi bangsa.

“Yang perlu direvitalisasi oleh pemerintah yakni mulai dari perizinan, perbaikan peralatan petani sehingga para petani bisa menjadi penyangga pangan Nasional,” kata Sutarto dalam Diskusi Republik Beras di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).

Sementara, Anggota Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, menyebut bahwa persoalan beras yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik semestinya dikendalikan lebih intensif oleh pemerintah. Karena masalah beras bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai komoditas politik.

“Jadi, bila pemerintah tidak bisa mengendalikan harga beras. Kondisi sosial politik mudah sekali terguncang,” imbuh Khudori.

Bahkan, beber Khudori, Kabinet Jokowi JK harusnya belajar dari pemerintahan sebelumnya, bukan tidak mungkin pemerintah bisa lengser karena tidak bisa mengelola beras. Siapa yang kuasai beras, berarti bisa menguasai kondisi politik.

Untuk itu, Khudori menilai dengan adanya polemik beras oplosan yang digrebek oleh Satuan Tugas (Satgas) di beberapa wilayah Indonesia itu menjadi momentum yang baik dalam memperbaiki dan merakit ulang kebijakan yang tidak biasa merespon keadaan dan dinamika di pasaran.

“Itu menjadi penting, supaya negara tidak seperti pasukan tanpa amunisi,” tutur Khudori.