Ratusan Warga Desa Sidoharjo Pertanyakan Kinerja Kepala Desa

Penggunaan yang tidak transparan itu di antaranya dalam bentuk penyewaan kios untuk berdagang serta tindakan kepala desa yang dianggap tidak bisa memberi contoh dalam hal perilaku dan etika. Warga yang diwakili oleh beberapa orang melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara dan menggunakan kendaraan truk bahkan menuntut kepala desa setempat yang bernama Marjana untuk mundur dari jabatannya.

Massa yang datang ke kantor desa setempat datang menggunakan kendaraan truk, sepeda motor, juga membawa karton karton bertuliskan pernyataan sikap dan kekecewaan kepada kepala desa setempat. Mereka menuntut kepala desamundur dari jabatannya. 

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menuntut kepala desa mundur, misalnya terkait penggunaan dana desa untuk membuat pasar. Begitu juga  kios kios yang ada disewakan justru kepada masyarakat di luar desa setempat. Massa bahkan menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa yang ditengarai tidak tepat sasaran tersebut dan memberhentikan kepala desa dari jabatannya.

Beberapa tuntutan lain yang dipertanyakan masyarakat dan mendasari keinginan masyarakat untuk menuntut kepala desa mundur diantaranya: perilaku dan etika, dana bantuan pemerintah untuk pembangunan pasar Sidoharjo dengan adanya penyimpangan dana pembangunan Pasar Sidoharjo karena dalam prakteknya masyarakat Sidoharjo tidak mengetahui jumlah dana yang diterima oleh kepala desa dan berapa dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut dan tidak adanya ketransparanan.

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan jual beli kios dan los dari dana desa (DD) dan justru digunakan oleh masyarakat yang berasal dari wilayah desa Sidoharjo. Sebagian los pasar bahkan ditengarai justru digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan perangkatnya. Selain penggunaan los pasar persoalan dana retribusi (salar) pasar dengan setoran Rp2.000 per pedagang yang diperuntukkan untuk desa dan petugas keamanan dan kebersihan dianggap tidak sesuai peruntukkannya.

“Kalau uang salar para pedagang dipergunakan untuk peruntukkannya bagi keamanan dan kebersihan kami tidak mempersoalkan namun karena tarikan tetap jalan tapi kebersihan dan keamanan tidak ada berarti uangnya lari ke mana,”ungkap Nurdin Sadar salah satu perwakilan masyarakat dalam aksi tersebut di depan kantor kepala Desa Sidoharjo, Selasa (3/1/2017).

Selain beberapa proyek pembangunan serta hal hal lain yang tak dianggap transparan dalam penggunaan dana desa beberapa persoalan lain juga dituntut masyarakat untuk diselesaikan. Beberapa persoalan tersebut, misalnya saja dana swadaya masyarakat untuk pe,belian lahan rencana pembangunan SMK Negeri Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji dengan menarik uang dari masyarakat dengan besaran bervariasi dan penyesuaian minimal Rp50.000 per kepala keluarga. Masyarakat yang sudah membayar bahkan hingga kini belum mengetahui kelanjutan penggunaan uang yang sudah disetor tersebut.

Beberapa persoalan yang terjadi di Desa Sidoharjo dan diduga diakibatkan oleh kepala desa tersebut menurut masyarakat harus mempertanggungjawabkan dan bahkan menuntut kepala desa untuk mundur.

“Aksi kami memang bisa disebut unjuk rasa namun kamu melakukan aksi moral untuk menyelamatkan desa kami dan aset desa kami karena kami memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,”ungkapnya.

Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari Polsek Sidomulyo, anggota Sabhara Polres Lampung Selatan bahkan Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra yang didampingi Kapolsek Sidomulyo AKP Busriyanto ikut turun langsung menenangkan masyarakat. Kapolres bahkan menyampaikan himbauan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau “rembug pekon” untuk dicarikan solusi dan bisa menemui jalan terang.

“Aksi penyampaian pendapat berjalan kondusif dan aman selain itu personil polisi juga mengamankan aksi masyarakat yang menyampaikan pendapat,”ungkap Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra.

Terkait dengan tuntutan masyarakat untuk mundur dari jabatan, serta berbagai tuntutan terkait transparansi penggunaan anggaran Marjana, kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji masih belum bisa dimintai keterangan. Kepala desa yang menemui warga bahkan belum bisa dikonfirmasi setelah aksi unjuk rasa warga berakhir dengan aksi mediasi yang dilakukan di kantor kepala desa. 

Keputusan untuk melakukan mediasi oleh perwakilan masyarakat,perangkat desa berikut badan permusyawaratan masyarakat desa (BPD), Kapolres, Kapolsek bahkan masih berlangsung dan sebagian warga menunggu di luar untuk menunggu keputusan yang akan diambil. Warga yang menunggu di luar berharap agar kasus tersebut bisa diselesaikan agar roda pemerintahan di desa tersebut berjalan dengan normal.

“Tuntutan kami kepala desa mundur tapi terkait hasil mediasi apa yang akan diputuskan kami sedang menunggu hasilnya. Dengan adanya banyak temuan, keluhan masyarakat ini dipastikan hubungan kepala desa dan masyarakat tidak harmonis,” ungkap Soiman salah satu warga Desa Sidoharjo.