PMII Komisariat UNISMA Desak Pemerintah Cabut PP No.60 Tahun 2016
SELASA 10 JANUARI 2017
MALANG — Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu rupanya justru mengundang berbagai aksi protes dari para mahasiswa yang ada di Malang khususnya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
|
| Suasana aksi demo di depan DPRD kota Malang. |
Dengan membawa berbagai tulisan berisi tuntutan, puluhan masa aksi yang berasal dari PMII Komisariat Universitas Islam Malang (UNISMA) dan kesatuan mahasiswa Malang menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang, Selasa (10/1/2017).
Dalam aksinya mereka mengutuk sekaligus menuntut pemerintah agar segera mencabut PP No.60 2016. Menurut mereka, PP tersebut merupakan salah sartu bentuk kesewenangan pemerintah yang ingin menindas rakyat.
“Pemberlakuan PP No.60 tahun 2016 sama sekali tidak memihak rakyat. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang juga berdampak pada kenaikan harga-harga sembako dan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Lagi-lagi rakyat yang harus menjadi tumbal dar kebijakan pemerintah,” jelas Ketua Komisariat PMII UNISMA, Yunus Sinatrya.
Lanjut Yunus boleh saja penampilan Presiden Jokowi sekarang merakyat, Tapi kalau kebijakan-kebijakannya justru menindas rakyat, maka yang dilakukan Jokowi tidak ada gunanya.
“Oleh karena itu kami dari PMII telah menyatakan sikap bahwa kami mengutuk PP nomor 60 tahun 2016 dan segala bentuk kerjasama dengan pihak asing yang terus mengeksploitasi yang kita angga sebagai bentuk kesewenangan dan penindasan,” ujarnya.
Sementara itu selain menuntut pencabutan PP No.5 tahun 2016, masa aksi juga mengajukan beberapa tuntutan diantaranya menuntut agar pemerintah segera menghentikan semua bentuk kerjasama dengan pihak asing yang tidak menguntungkan, mengusir sindikat asing dari tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menormalisasikan harga sembako.
“Jika aksi ini tidak segera mendapatkan respon, tentunya kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” pungkasnya.
Jurnalis: Agus Nurchaliq/Editor: Irvan Sjafari/Foto; Agus Nurchaliq