Atasi Masalah Kekerasan dan Anak Terlantar, Dinsos NTB Gandeng Pondok Pesantren

SELASA, 24 JANUARI 2017

MATARAM — Sebagai generasi penerus bangsa, keberadaan anak di tengah masyarakat seharusya bisa tumbuh dan berkembang secara aman, terbebas dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang bisa menghambat perkembangan anak secara fisik maupun mental.
Namun, dalam kenyataannya praktik tindak kekerasan terhadap anak masih saja sering terjadi. Tidak kecuali, di Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB, Sri Rahmatari

Kekerasan anak seringkali terjadi, baik melibatkan anak dengan anak, anak dengan guru dan anak dengan orangtua. Bentuk tindak kekerasan dilakukan terhadap anak pun juga beragam, mulai dari kekerasan fisik berupa penganiayaan, perkelahian, pembunuhan, termasuk pencabulan. “Pola asuh orang tua yang tidak maksimal dan lingkungan pergaulan anak menjadi salah-satu penyebab kekerasan terhadap anak masih saja berlangsung” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTB, Sri Rahmatari di Mataram, Selasa (24/1/2017).

Karenanya, keterlibatan dan peran serta orang tua terhadap tumbuh kembang anak sangat dibutuhkan, dalam upaya menekan angka tindak kekerasan terhadap anak. Dengan keterlibatan orangtua secara maksimal, pergaulan anak bisa diawasi secara langsung, dan kasih sayang juga akan mampu dirasakan anak. “Banyak di antara anak kerap menjadi liar, korban atau pelaku tindak kekerasan, karena kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya,” kata Sri.

Sementara itu, lanjut Sri, jumlah korban tindak kekerasan anak di NTB selama 2016 mencapai 173 orang, terdiri dari korban perkosaan 48 kasus, pencabulan 96 kasus, pencurian 92 kasus, penganiayaan atau perkelahian 103 kasus dan sejumlah kasus kekerasan lainnya.

Selain kekerasan terhadap anak, kasus anak terlantar juga menjadi perhatian Dinas Sosial untuk ditangani dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah Pondok Pesantren yang ada di NTB untuk dibina dan mendapatkan pendidikan. “Pada 2017, pola penanganan anak terlantar tidak lagi dilakukan dengan mengirimnya ke pantai asuhan, tapi menjalin kerjasama dengan Ponpes” katanya.

Menurut Sri, penampungan anak di pantai asuhan selama ini dinilai tidak mampu menjadi solusi mengatasi masalah anak terlantar di NTB. Sementara jika dibina di Ponpes, nantinya anak – anak terlantar tersebut selain mendapatkan pendidikan formal dan agama, juga akan diberikan pendidikan keterampilan, sehingga ketika keluar dari Ponpes bisa hidup mandiri dengan bekal didapatkan.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Koko Triarko / Foto : Turmuzi