Komite II DPD RI: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Belum Berpihak di Kawasan Timur Indonesia

SELASA, 6 DESEMBER 2016
JAKARTA—Rapat Kerja (Raker) Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan di Gedung DPD, Jakarta, berlangsung hari ini (6/12/2016). Dalam Raker tersebut, Komite II meminta Kemenhub untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilihat pada alokasi anggaran program kerja milik Kementerian Perhubungan di tahun 2017 yang dinilai masih belum berpihak pada pemerataan pembangunan di wilayah yang belum berkembang, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil.

“Tahun 2018, alokasi anggaran program kerja Kemenhub dapat memprioritaskan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Mengingat alokasi anggaran di tahun 2017 dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah,” kata Ketua Komite II, Parlindungan Purba, di Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Parlindungan Purba mengharapkan Kemenhub memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dan terpencil.

Komite II DPD, dalam hal ini, lanjut dia, menginginkan agar pada tahun anggaran 2018 nanti, besaran anggaran harus mencerminkan adanya keberpihakan pada pembangunan kawasan timur Indonesia. Semestinya, wilayah perbatasan dan daerah terpencil diprioritaskan sebagaimana disebutkan dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pesisir.

Purba menilai spesifikasi pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Tujuannya agar hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di daerah itu sendiri.

Sementara, Wakil Ketua Komite II, Anna Latuconsina, mempertanyakan soal fasilitas Bus Rafid Transit (BRT) dari Kemenhub. Anna menilai, fasilitas BRT kurang sesuai dengan kondisi jalan yang ada di Maluku.

“Bus-bus BRT ukurannya besar, sedangkan jalan cukup kecil, jadi cuma bisa dipakai di rute yang sangat terbatas,” kata Anna.

Wakil rakyat asal Maluku ini menambahkan, selain jalan tidak memadai, kondisi kapal ferry juga sangat kecil. Padahal, sangat dibutuhkan sebab Maluku merupakan daerah kepulauan dan transportasi air lebih penting.

Menanggapi paparan Komite II DPD tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo menjelaskan bahwa anggaran di tahun 2017 cukup terbatas. Namun, Kemenhub sudah mulai memprioritaskan proses pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Dikatakan, untuk pembangunan dan investasi di wilayah yang sudah maju, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Sehingga bisa mendorong BUMN, investor untuk melakukan investasi. Sehinga angggaran yang terbatas ini, bisa dialokasikan untuk kawasan timur atau perbatasan yang memang kawasan ini belum bisa menarik investasi dari luar. Sementara ini, kata dia, program kerja Kemenhub sedang fokus pada pembangunan di Papua.

“Jadi, untuk anggaran sebanyak Rp 2,5 triliun dialokasikan dalam program kerja Kemenhub tahun 2017 untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa