Komite II DPD RI: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Belum Berpihak di Kawasan Timur Indonesia

SELASA, 6 DESEMBER 2016
JAKARTA—Rapat Kerja (Raker) Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan di Gedung DPD, Jakarta, berlangsung hari ini (6/12/2016). Dalam Raker tersebut, Komite II meminta Kemenhub untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilihat pada alokasi anggaran program kerja milik Kementerian Perhubungan di tahun 2017 yang dinilai masih belum berpihak pada pemerataan pembangunan di wilayah yang belum berkembang, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil.

“Tahun 2018, alokasi anggaran program kerja Kemenhub dapat memprioritaskan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Mengingat alokasi anggaran di tahun 2017 dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah,” kata Ketua Komite II, Parlindungan Purba, di Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Parlindungan Purba mengharapkan Kemenhub memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dan terpencil.

Komite II DPD, dalam hal ini, lanjut dia, menginginkan agar pada tahun anggaran 2018 nanti, besaran anggaran harus mencerminkan adanya keberpihakan pada pembangunan kawasan timur Indonesia. Semestinya, wilayah perbatasan dan daerah terpencil diprioritaskan sebagaimana disebutkan dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pesisir.

Purba menilai spesifikasi pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Tujuannya agar hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di daerah itu sendiri.