Gubernur NTB: Menjadi TKI Bukan Aib, tapi Pilihan

 

Pernyataan tersebut disampaikan Majdi menanggapi kritikan dan masukan tim pengawasan TKI dari Komisi sembilan DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di NTB, terkait permasalahan TKI, Jum’at (9/12/2016.)

“Menjadi TKI bagi sebagian masyarakat, saya kira bukan aib yang mesti harus disesalkan, yang terpenting bagaimana negara bisa memberikan perlindungan, supaya keberadaan TKI selama bekerja di negara tujuan bisa bekerja dengan aman,” kata Majdi.

Pasalnya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat NTB bekerja ke luar negeri murni karena persoalan tidak tersedianya lapangan pekerjaan semata, tapi karena pilihan dengan beragam alasan.

Masalah penghasilan dan nilai penukaran penghasilan didapatkan, menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat menjadi TKI ke luar negeri.

“Temuan kami bersama KPK saat melakukan kunjungan dan supervisi ke sejumlah perusahaan di NTB, ada tersedia ribuan lapangan pekerjaan disediakan persahaan,tapi karena nilai UMP sedikit menjadikan sebagian masyarakat tidak mau bekerja di perusahaan yang ada dan memilih sebagai buruh migran.”

Belum lagi baru -baru ini, perusahaan gula di Kabupaten Dompun yang membutuhkan sampai 3 ribu tenaga kerja, tapi hanya baru terisi seribu orang dan masih mengalami kekurangan.

Sebelumnya kalangan aktivis buruh migran dan kalangan DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke NTB terkait permasalah TKI melontarkan kritikan, kalau masih tingginya masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, khususnya NTB dinilai sebagai bentuk kegagalan dari pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.

Belum lagi menyangkut keselamatan TKI,karena dinilai masih buruknya pelayanan diberikan terhadap TKI. Selama 2016 saja jumlah TKI ilegal asal NTB yang dideportasi sebanyak 1763, meninggal dunia pada tragedi tenggelamnya kapal di Batam sebanyak 20 orang dan terahir sebanyak 10 orang meninggal ditembak mati, karena diduga melakukan tindakan kriminal di Malaysia.