Dugaan Kepemilikan Pulau, Gubernur NTB akan Kordinasi dengan Kepolisian

“Kepemilikan itu benar tidak, coba tanya BPN kenapa bisa keluarkan sertifikat, tidak boleh ada kepemilikan Pulau di Indonesia dan tidak dibenarkan secara UU,” tegas Gubernur NTB, Zainul Majdi menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan terkait kencangnya isu kepemilikan sejumlah Pulau kecil di NTB, Selasa (13/12/2016).

Ia mengatakan, koordinasi dengan Polda termasuk BPN dilakukan untuk mencari tahu kebenaran isu kepemilikian pulau seluruhnya, kalau memang benar ada, jelas melanggar peraturan dan kalau ada alas hak kita minta dibatalkan.

Kecuali kalau kepemilikan sebagian kecil, yang didapatkan melalui proses jual beli dengan masyarakat, kalau itu tidak masalah.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan NTB mengungkapkan akan menertibkan kepemilikan sejumlah pulau kecil di NTB oleh warga, beberapa Pulau yang sudah diprivatisasi antara lain, Gili Poh dan Gili Nanggu, Kabupaten Lombok Barat.