Peringkat Utang Indonesia Dinilai Membaik
Mereka juga turut menaruh perhatian pada upaya penyederhanaan peraturan melalui omnibus law.
Tren
- Titiek Soeharto Buka Bimbingan teknis penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di Minizoo Jogja Exotarium Sleman
- Titiek Soeharto Serahkan 10 Ekor Sapi Qurban untuk Warga DIY
- Diskusi di Taman Budaya Jawa Tengah, Menteri Kebudayaan Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemajuan Kebudayaan
- Film “Gowok” Hadirkan Perspektif Kamasutra Jawa
- Titiek Soeharto Apresiasi Petani Kulonprogo yang Sumbang 20 Persen Produksi Cabai Nasional
- Titiek Soeharto Salurkan Bantuan Alsintan dan Dukung Modernisasi Pertanian Gunungkidul
- Titiek Soeharto Serap Aspirasi Petani dan UMKM di Gunungkidul, Warga Minta Bantuan Air dan Alsintan
- Bincang Ilmiah Sumitro Institute: Kebudayaan Memuliakan Bangsa Indonesia
- Titiek Soeharto Kunjungi Angkringan Kulonomah, Dukung Pengembangan UMKM Desa di Bantul
- Kementerian Kebudayaan Gelar “Harmoni Zaman 1960-an” Jembatan Antar-Generasi Musik Indonesia
Browsing Tag: "Omnibus Law"
Omnibus Law
INDEF Menilai Omnibus Law Rugikan Buruh
Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid menilai Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang sedang disusun pemerintah banyak merugikan buruh atau pekerja Indonesia.
Pemerintah Paparkan Substansi ‘Omnibus Law’ Cipta Lapangan Kerja
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono memastikan bahwa omnibus law cipta lapangan kerja menghimpun seluruh kepentingan sektor ekonomi, mulai dari pengusaha, pekerja, angkatan kerja maupun pengangguran.
INDEF: Omnibus Law Harus Perkuat UMKM
UMKM telah menjadi penyangga ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi melanda pada 1998.
Omnibus Law Diprediksi Belum Bisa Dongkrak Ekonomi Nasional 2020
Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendatang diprediksi tidak akan lebih baik dari 2019
Skema ‘Omnibus Law’ Perpajakan Atur Rasionalisasi Pajak Daerah
Rasionalisasi pajak daerah ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha dan penciptaan kesempatan kerja dan investasi yang lebih baik.
Koster Tegaskan Segera Bentuk Tim ‘Review’ Produk Hukum
Review ini sangat penting agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perizinan serta investasi.