Omnibus Law

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta pemerintah agar serius menyikapi rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh terkait RUU Cipta Kerja pada 30 April 2020 saat situasi pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

"Saya memastikan, bahwa seluruh kepentingan pelaku koperasi dan UMKM diperlakukan secara adil. Dengan diberikan kemudahan dalam berusaha dan dipastikan tidak boleh ada kebijakan yang dipersulit," kata Teten pada acara Ngobrol Bareng Ngetem…

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan desentralisasi. Hal yang kita dorong adalah perbaikan ekosistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga kita bisa bergerak lebih cepat,…

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. 

Rancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR juga mengatur terkait kebebasan pers.

Penyesuaian waktu antara pemerintah dan DPR menjadi salah faktor penyebab terlambatnya draft tersebut diserahkan.

"Semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif…