Omnibus Law

Aset PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) di 18 halte bus, di rusak dan dijarah massa, Kamis (8/10/2020). Perusakan dan penjarahan banyak ditemukan di seputaran Bundaran HI.

Polda Metro Jaya mencatat, sebanyak 34 perusuh yang diamankan petugas, saat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, berstatus reaktif COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil tes cepat yang dilakukan.

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kota Jakarta Selatan mengerahkan 25 orang personel untuk membantu aparat Kepolisian melakukan penyekatan wilayah guna mengantisipasi datangnya massa aksi menolak  Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh pada Rabu melanjutkan aksi mogok kerja nasional yang dimulai Selasa (6/10) sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Massa tidak dikenal melempari personel Kepolisian yang berjaga di depan Gedung DPR/MPR hingga memaksa petugas menembakkan gas air mata untuk membubarkan pericuh tersebut.

Sejumlah tindakan irasional dari pemerintah, termasuk DPR didalamnya itulah yang banyak berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat. Dan bahkan telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah dan DPR RI akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan salah satu klaster paling kontroversial dalam draft Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), yaitu klaster Ketenagakerjaan.