mk

Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Refly Harun, mengatakan, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak termasuk dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Maraknya anggota atau fungsionaris partai politik yang mencari jalan pintas menuju gedung dewan dengan menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu dinilai menimbulkan ketidak pastian hukum.

"Di sini apa hubungannya DPR yang memanggil paksa dengan lembaga kepolisian? Tolong ini dijelaskan, padahal UU MD3 ini aturan yang bersifat organik saja," kata Maria, saat sidang Pengujian UU MD3 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon, mengaku dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya sejumlah pasal dalam UU PT, disebabkan tidak ada kepastian hukum terkait status hukum profesi tersebut.

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), mengajukan uji materi Pasal 1 UU  Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi) terhadap UUD 1945.

"Hadirnya BUMN melalui pembentukkan UU BUMN merupakan kepanjangan tangan negara (pemerintah) dalam menjalankan hak menguasai negara tersebut. Mekanisme hak menguasai negara tentunya tunduk pada UU BUMN".

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.