mk

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti mewakili Pemerintah membantah jika UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dinilai tidak…

Ahli Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr. Nur Hasan Ismail, SH, MSi menilai, rumusan Pasal 50 ayat (6) UU No.38/2004 tentang Jalan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keberadaanya disebut telah menjamin keadilan…

Heru mengatakan, rapat pleno pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu serentak di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan tiga orang, juga berpotensi menimbulkan deadlock.

Berlakunya Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU No.24/2000 tentang Perjanjian Internasional, telah merugikan hak konstitusional warga Negara. DPR sebagai wakil rakyat tidak dilibatkan dalam perjanjian internasional,…

DI sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI.

Pemerintah menyebutkan, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semata-mata demi kepastian hukum.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (DPP GPMI) dan Geomaritim menggugat Undang-undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Para…