mk

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan setiap pasal dalam undang-undang (UU) yang diujikan ke MK.

Pemerintah berpendapat, adanya penetapan jumlah anggota KPUD mulai dari tiga atau lima orang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menilai, tidak adanya pemaknaan frasa "pekerjaan lain" termasuk fungsionaris partai politik dalam Pasal 182 huruf l UU No. 7/2017 tentang Pemilu sudah selaras dengan konstitusi.…

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk seluruhnya dalam uji materi UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penolakan dilakukan dengan dasar pejabat mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dengan syarat bertindak…

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya, permohonan uji materi Pasal 99 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan ji materi UU Pemilu, karena para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU tersebut.

Said iqbal dan sejumlah pengemudi ojek online (daring) mengajukan uji materi pasal138 ayat (3) Undang-undang No.22/2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Didukung konsumen, para pemohon mendalilkan muatan pasal 138 ayat (3)…