mk

Merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 172 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah karyawan PT. Manito World mengajukan uji materil UU Ketenagakerjaan.

Berlakunya UU No.2/2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memunculkan reaksi keras dari masyarakat. Produk hukum tersebut dianggap membatasi…

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uji materiil diajukan oleh Ketua Umum Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT PLN…

Upaya pengemudi taksi berbasis aplikasi atau online mendapatkan pengakuan dari pemerintah gagal. Uji materiil terhadap Pasal 151 huruf a UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan,"

Ahli Hukum Dr. Firdaus, SH, MH mengatakan, perbedaan perlakuan yang diatur dalam UU No.2/2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan…

"Proses pembahasan Revisi UU MD3 cacat formil. Secara konstitusional, kewenangan pembentukkan UU berada di tangan Presiden dan DPR. Hal ini dikuatkan melalui Pasal 5 ayat (1) UUD 1945... "