mk

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah siap lembur untuk menerima dan menangani gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Untuk memudahkan, penanganan perkara akan dilakukan secara bertahap.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Etik MK periode 2017-2020. Hal itu dilakukan untuk mencari pengganti Salahuddin Wahid (Gus Solah) yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan.

Guru Besar Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar itu, mengatakan, Inspektorat dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi yang tidak pantas dan bertentangan dengan kode etik hakim konstitusi.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, di Gedung MK Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penolakan dilakukan terhadap seluruh materi permohonan.

Massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat (PRM) menggelar demo di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/6/2018). Aksi dilakukan untuk mengawal proses sidang pembacaan putusan uji materiil UU No.2/2018 tentang MPR,…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagai dari permohonan uji materiil UU No.2/2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).