mk

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagai permohonan uji materiil UU No.2/2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Banyaknya calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) membuat aturan khusus mengenai hal itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan sejumlah regulasi untuk memperlancar proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu berkaitan dengan posisi MK yang menjadi satu-satunya lembaga yang menangani sengketa pilkada di…

Setiap bagian dari Undang-undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengandung unsur penindakan. Hal itu dilakukan atas dasar niatan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang muncul dari kejadian…

Mahkamah Konsititusi (MK) menjamin, proses persidangan uji materiil UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan calon presiden (presidential treshold) berjalan sesuai ketentuan. Adanya desakan sejumlah aktivis dan masyarakat kepada MK, tidak…

Sejumlah tokoh masyarakat yang mengajukan uji materiil ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) di UU Pemilu, mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyidangkan permohonan tersebut.

Ahli hukum Universitas Airlangga (Unair) M Hadi Subhan menyebut, profesi Likuidator memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara dengan profesi Kurator. Untuk itu, profesi Likuidator harus diatur sama ketatnya dengan profesi Kurator.