mk

Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

Empat hari dibuka, Mahkamah Konsitusi (MK) menerima tiga gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Pendaftaran gugatan hasil Pilkada di MK mulai dilayani pada 3 Juli lalu.

"Harapan kita ada keterwakilan perempuan, seperti komposisi saat ini, ada Bu Maria Farida dari sembilan hakim konstitusi. Tapi, kita kan sebagai user, tidak bisa memutuskan dan hanya menerima putusan Presiden," kata Juru Bicara MK..

"Kalau kita mengikuti persentase pilkada serentak 2017, diperkirakan ada 55 persen lebih gugatan dari total 171 pilkada maju ke MK. Jadi, sekitar 96-112 perkara yang digugat di MK," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono,..

Pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pilkada bisa dilakukan lewat online, sehingga calon kepala daerah atau kuasa hukum tidak perlu buru-buru datang ke MK.

Terkait dengan prioritas permohonan, Titi mengatakan, pihaknya tetap optimis, Mahkamah bersikap bijak untuk memutusnya sebelum tahapan pendaftaran Bakal Capres 2019 yang akan dimulai pada 4-10 Agustus 2018.

Tugas Utama Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi adalah menguji Undang-undang atas UUD. Namun, selama perhelatan pilkada serentak, untuk sementara MK fokus menangani perselisihan hasil Pilkada 2018.