“Diplomasi Proyek” Presiden Prabowo
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 22/02/2026
Di tengah ketegangan global yang terus meningkat, strategi diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan peran negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan. Sekaligus memperkuat perekonomian.
Strategi ini, dikenal sebagai “diplomasi proyek”. Bukan sekadar transaksi pembangunan fisik atau pembelian alutsista. Tetapi instrumen ekonomi dijadikan alat diplomasi secara cerdas dengan mitra dari Rusia, Cina, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, hingga Turki.
Prinsip utamanya sederhana: memberikan peluang proyek secara seimbang. Tanpa memihak satu blok politik atau ekonomi. Pada akhirnya Indonesia tetap berada pada posisi non-blok dan bebas aktif.
Dari perspektif teori militer dan strategi, langkah ini selaras dengan prinsip klasik “setiap sesuatu pasti ada harganya”. Setiap tindakan atau tekanan negara besar selalu memiliki konsekuensi.
Dengan mengikat negara-negara tersebut melalui proyek ekonomi dan investasi, Indonesia menambah biaya kegagalan atau agresi bagi mereka. Potensi ancaman dapat ditekan tanpa harus menggunakan kekuatan militer.
Konsep ini dikenal sebagai deterrence through interdependence. Ialah menahan agresi dengan menciptakan ketergantungan ekonomi timbal balik. Mengusik Indonesia berarti membuka pintu kegagalan proyeknya di Indonesia.
Kritik yang menuding “diplomasi proyek” Presiden Prabowo sebagai “menjual kedaulatan” sering muncul. Namun menurut sejumlah pihak, proyek-proyek ini justru memperkuat kedaulatan Indonesia.
“Umpan Ekonomi” itu menjadikan negara-negara besar itu tidak mengarahkan “moncong senjatanya” ke Indonesia. Wilayah Indonesia tetap berdaulat tanpa ada yang mengusik.
Transfer teknologi dan pembangunan industri lokal meningkatkan kapasitas nasional. Proyek multi-negara menghindarkan ketergantungan tunggal. Insentif ekonomi bagi mitra membuat mereka cenderung menjaga stabilitas hubungan.
Misalnya, investasi pertambangan oleh Kanada. Pembangunan pembangkit listrik dengan Cina. Pengadaan alutsista dari Rusia dan Turki. Mobil Pick Up dari India. Kerjasama ekonomi dengan Rusia dan AS. Semua menuntut kerja sama yang menghormati kedaulatan Indonesia.
Selain itu, diplomasi proyek diyakini membawa manfaat ekonomi nyata. Infrastruktur. Kendaraan untuk koperasi. Investasi pertambangan membuka lapangan kerja. Mendorong pertumbuhan industri. Memberdayakan UMKM.
Negosiasi tarif dan investasi dengan Amerika Serikat menegaskan posisi tawar Indonesia. Menjaga kepentingan strategis tanpa mengorbankan kedaulatan.
Secara keseluruhan, “diplomasi proyek” menunjukkan bahwa kedaulatan modern bukan hanya soal kontrol politik. Tetapi juga kemampuan Indonesia mengelola hubungan ekonomi internasional secara cerdas.
Dengan strategi ini, Indonesia mengubah potensi ancaman menjadi peluang kerja sama. Memperkuat posisi geopolitik. Menegaskan kemandirian nasional.
Diplomasi proyek Presiden Prabowo bukan sekadar kebijakan ekonomi. Melainkan alat strategis untuk menjaga perdamaian, kesejahteraan, dan kedaulatan Indonesia secara simultan.
Dalam dunia yang semakin terikat dan saling bergantung, hampir tidak mungkin bagi sebuah negara sebesar Indonesia menerapkan strategi tertutup. Isolasionisme bukan lagi pilihan rasional dalam sistem internasional modern.
Negara yang menutup diri berisiko terpinggirkan secara ekonomi. Rentan terhadap tekanan eksternal.
Pengalaman Venezuela menunjukkan bagaimana keterisolasian ekonomi, ditambah ketergantungan pada satu komoditas dan terbatasnya jejaring kerja sama, dapat mempersempit ruang manuver geopolitik. Memperlemah daya tahan nasional.
Indonesia ingin diperlakukan terhormat, dihargai dan tidak diusik. Ada harga yang harus dibayar.
Tanpa diplomasi proyek, Indonesia yang kaya nikel, tembaga, batu bara, dan energi terbarukan tetap akan menjadi incaran asing. Bedanya, tanpa keterikatan formal dan kontraktual yang saling menguntungkan, tekanan bisa datang dalam bentuk lebih keras.
Misalnya pembatasan akses pasar, manipulasi harga komoditas, atau tekanan politik sepihak. Dalam situasi demikian, kedaulatan justru lebih rapuh karena tidak ada penyeimbang kepentingan.
“Diplomasi proyek” pada akhirnya adalah bentuk realisme strategis. Ia menyadari bahwa Indonesia tidak hidup di ruang hampa.
Dalam dunia yang penuh rivalitas kekuatan besar, cara paling efektif menjaga diri bukan dengan menutup pintu. Tetapi dengan memastikan semakin banyak pihak memiliki kepentingan pada stabilitas dan kemajuan Indonesia.
Itulah bentuk pertahanan non-militer yang relevan. Justru memperkuat kedaulatan di era keterikatan global.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.