Jalan Kebangkitan Ummat Islam: Pendidikan Terintegrasi dan Ekonomi Halal

Fragmentasi politik semakin memperparah keadaan. Timur Tengah dan dunia Arab—yang sering dianggap sebagai pusat dunia Islam—justru menjadi kawasan dengan konflik internal paling intens dalam tiga dekade terakhir. Teori state failure dan konflik identitas menjelaskan lemahnya institusi, ketimpangan ekonomi, serta politisasi agama dan etnis, membuat banyak negara Muslim sulit membangun visi bersama.

Akibatnya, gerakan kebangkitan Islam sering tampak seperti gelombang besar yang menghantam karang. Kuat secara emosional, tetapi tidak menghasilkan perubahan struktural berkelanjutan.

Dari perspektif teori modernisasi dan kekuasaan lunak (soft power) yang dikemukakan Joseph Nye, pendekatan penaklukan politik bukan lagi strategi efektif di era modern. Dunia kontemporer diatur norma hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan legitimasi internasional.

Agama tidak perlu dipaksakan melalui dominasi politik untuk dapat diterima. Sebaliknya, ia menyebar melalui daya tarik nilai, kualitas institusi, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan manusia. Dalam kerangka ini, narasi kebangkitan Islam perlu direposisi dari proyek kekuasaan menuju proyek peradaban.

Reposisi tersebut dapat dimulai dari pendidikan terintegrasi. Pendidikan merupakan variabel kunci dalam teori modal manusia (human capital theory). Teori ini dikembangkan Gary Becker. Menegaskan investasi pada pendidikan dan keterampilan manusia secara langsung meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Fakta menunjukkan negara-negara dengan lompatan peradaban signifikan—seperti Jepang pasca-Restorasi Meiji atau Korea Selatan pasca-1950-an—menempatkan pendidikan sains dan teknologi sebagai prioritas nasional. Dunia Islam, sebaliknya, masih menghadapi tantangan serius. Data UNESCO menunjukkan rata-rata lama sekolah di banyak negara Muslim masih berkisar 7–9 tahun. Jauh di bawah negara maju yang melampaui 12 tahun.