Kasus Hukum dalam Penanganan Bencana

Perkara korupsi Turnamen Aceh World Solidarity Cup (Tsunami Cup) 2017. Menggunakan nama tsunami untuk event solidaritas. Zaini Yusuf (adik mantan Gubernur Irwandi Yusuf) divonis 4 tahun penjara karena korupsi dalam penyelenggaraan turnamen. Ini bukan lembaga bantuan bencana langsung. Tetapi sering dimasukkan dalam daftar kasus hukum bermuatan “aktivitas tsunami” di Aceh.

Ada 22 laporan dugaan korupsi dalam proyek BRR yang diawasi KPK. Tetapi tidak semuanya ditangani sebagai kasus KPK. Dianggap lebih efektif diusut aparat setempat.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Pascagempa dan tsunami Palu–Donggala 2018, korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tanggap darurat merugikan negara miliaran rupiah. Di Nusa Tenggara Barat, proyek pembangunan shelter tsunami Lombok Utara menyeret pejabat Kementerian PUPR dan kontraktor BUMN ke meja hijau akibat pengurangan spesifikasi teknis.

Dalam skala lebih tersebar, kasus korupsi bantuan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi terus muncul di berbagai daerah. Melibatkan kepala dinas, pejabat sosial, hingga anggota legislatif daerah. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dalam satu tahun saja, kerugian negara dari korupsi kebencanaan dapat mencapai puluhan miliar rupiah.

Secara teoritik, kerentanan ini dapat dijelaskan melalui konsep state of exception dari Giorgio Agamben. Dalam situasi darurat, negara cenderung menangguhkan prosedur normal demi efektivitas dan kecepatan. Penangguhan ini menciptakan diskresi luas. Tetapi sekaligus melemahkan kontrol dan mekanisme akuntabilitas.

Perspektif principal–agent memperjelas persoalan tersebut. Masyarakat sebagai prinsipal kehilangan kapasitas mengawasi agen negara. Hal itu disebabkan asimetri informasi yang ekstrem, fragmentasi kewenangan, dan kompleksitas birokrasi di tengah krisis. Kombinasi antara lemahnya pengawasan dan besarnya aliran sumber daya membuka peluang penyimpangan secara sistemik.