2 Oktober 1965 [I], surat Pak Harto kepada Bung Karno

Bapak Presiden
berkah Bapak, situasi dapat
kami kuasai. Usaha kami dengan
rekan-rekan selalu menjauhkan
pertumpahan darah dapat berhasil pula.
Laporan lengkap
akan segera kami sampaikan.
njuwun dawuh lan njadong
deduko bila saya bertindak
lantjang.

Ananda
S Harto
02 10 65

Ananda nyuwun dawuh

Tanggal 2 Oktober 1965 pagi, dari markas darurat Kostrad, Pak Harto mengirim surat untuk Bung Karno yang diantar oleh prajurit Kostrad ke Istana Bogor.

Sehari sebelumnya, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat. Melalui RRI Gerakan 30 September mengumumkan tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, serta pembentukan Dewan Revolusi Daerah hingga tingkat Desa.

Mendemisioner Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Soekarno, dan menyebut Dewan Revolusi menjadi sumber hukum di Republik Indonesia. Terang benderang ini adalah perebutan kekuasaan yang lazim disebut kudeta.

Dalam suasana mencekam dan penuh ketidak-pastian dampak dari kudeta Gerakan 30 September, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat sesuai standing order, jika Menteri /Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal A Yani berhalangan maka yang menggantikan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Namun pada siang hari Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Presiden sendiri mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, dan menunjuk Asisten III Menpengad Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro menjadi pelaksana harian pimpinan (caretaker) Angkatan Darat.

Mayor Jenderal Pranoto yang akan dilantik oleh Presiden Soekarno di PAU Halim Perdana Kusuma, tidak diperkenankan datang ke Halim oleh Mayor Jenderal Soeharto. Juga tidak diperkenankan datang ke Halim Panglima Kodam V Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian saat itu, terjadi dua kali ketidaksesuaian antara Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Soeharto. Pertama, mengumumkan melalui RRI malam hari sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat padahal siang harinya Presiden Soekarno sudah mengumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung ditangan Presiden. Kedua, tidak memperkenankan dua jenderal Angkatan Darat datang ke Halim memenuhi panggilan Presiden Soekarno.

Atas dua kali ketidaksesuaian tersebut, bisa saja Presiden Soekarno menganggap Mayor Jenderal Soeharto melakukan tindakan insubordinansi karena itu dapat menghukumnya bahkan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Soekarno dapat memecat Mayor Jenderal Soeharto.

Pak Harto sudah mengenal Bung Karno sejak perang kemerdekaan—sejak pemerintahan Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946—saat itu Pak Harto berpangkat Letnan Kolonel sebagai Komandan Resimen III, penguasa militer di Yogyakarta.

Karena hubungan yang sudah berlangsung lama maka Presiden Soekarno sangat mengenal Jenderal Soeharto. Sangat mungkin hal tersebut yang menjadi pertimbangan Presiden Soekarno tidak memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Soeharto. Dan dalam keadaan negara sedang kritis Presiden butuh Jenderal yang loyal padanya dan didukung jenderal-jenderal Angkatan Darat.

Dan juga sangat mungkin menjadi pertimbangan adalah surat yang dikirim pagi itu, yang ditulis dengan kalimat santun serta sarat ungkapan Jawa, sangat jelas menunjukkan rasa hormat yang takzim pada Bung Karno.

Pada hari-hari kritis di mana eksistensi Republik Indonesia menjadi taruhan, Mayor Jenderal Soeharto bertindak menyelamatkan Republik Indonesia dari kudeta Gerakan 30 September yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara komunis, namun tindakan itu dengan selalu menjauhkan pertumpahan darah.

Njuwun dawuh lan njadong deduko bila saya bertindak lantjang. Sesuai tradisi Jawa, Pak Harto menempatkan dirinya sebagai anak yang melapor kepada orang tuanya, Bung Karno; “Ananda Njuwun Dawuh”.

Dualisme pimpinan Angkatan Darat

Tanggal 2 Oktober, saat makan pagi di markas darurat Kostrad di Senayan, Mayor Jenderal Soeharto memperlihatkan kepada Jenderal AH Nasution koran sore Warta Bhakti edisi tanggal 1 Oktober 1965. Koran itu memuat berita order Presiden no 1 tentang peng-ambilalihan Pimpinan Angkatan Darat langsung berada di tangan Presiden Soekarno, dan menetapkan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana tugas harian pimpinan Angkatan Darat.

Dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 6 [1],  AH Nasution menuliskan; Berita ini tentu juga dibaca oleh pejabat-pejabat sipil dan para panglima/komandan satuan-satuan militer, yang akibatnya akan menimbulkan masalah bagi Mayor Jenderal Soeharto, yang pada malam hari kemarin melalui RRI mengumumkan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Diperhitungkan akan ada yang meragukan atau tidak mengakui posisi Mayor Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Panglima Angkatan Darat.

Karena itu sangat sulit bagi Jenderal Soeharto mempertahankan posisinya karena dapat ditafsirkan seakan-akan ia ambisius menjadi pimpinan Angkatan Darat.

Padahal Jenderal AH Nasution pada saat bertemu dengan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro tadi malam di Kostrad telah memberi tekanan kepada Pranoto agar dia menangguhkan order Presiden karena Mayor Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi. Saran Nasution tidak dijawab oleh Pranota.

Menurut AH Nasution, posisi Mayor Jenderal Soeharto sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat menjadi sangat penting setelah enam jenderal di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dibunuh oleh gerombolan G30S/PKI. Tanpa Mayor Jenderal Soeharto memiliki posisi dalam struktur pimpinan Angkatan Darat maka ia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki akses komando kepada prajurit-prajurit Angkatan Darat, dan kudeta G30S akan berjalan sesuai dengan rencana mereka.

Juga dibicarakan mengenai larangan bergerak bagi pasukan-pasukan yang diberitakan dalam koran-koran yang terbit tanggal 2 Oktober 1965. Larangan bergerak bagi pasukan berarti Mayor Jenderal Soeharto harus menghentikan gerakan operasi penumpasan kudeta Gerakan 30 September, termasuk gerakan pasukan mencari jenazah para jenderal Angkatan Darat yang belum diketahui keberadaannya pada saat itu.

Mayor Jenderal Soeharto harus menghentikan semua gerakan operasi dan sebagai orang yang tidak berhak memimpin Angkatan Darat maka ia dapat dianggap sebagai pihak yang menentang Presiden Soekarno. Melakukan insubordinansi kepada Panglima Tertinggi.

Dikarenakan kurang aman di Senayan, pada siang hari markas darurat Kostrad pindah lagi ke kom-pleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi kebun karet di Kelurahan Gandaria Selatan. Kompleks itu sekarang terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi.

Kepindahan markas darurat Kostrad ke Senayan kemudian pindah lagi ke kompleks Pusat Pendidikan Departemen Sosial di Jalan Haji Nawi, karena informasi markas Kostrad akan diserang. Seperi sudah disebut di atas, kepindahan markas ini agak janggal bahkan naif karena; jika AURI akan menyerang markas Kostrad maka dengan menggunakan data intelijen, dengan sangat mudah mengetahui kepindahan tersebut. Berdasarkan data intelijen itu pilot AURI dengan mudah pula dapat membom markas Kostrad. Hal ini terjadi sebagai gambaran betapa panik para pihak pada waktu itu.

Selain membahas berita koran yang terbit pagi itu (2 Oktober) tentang pimpinan Angkatan Darat langsung ditangan Presiden, juga dibahas jika Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sampai dilantik menjadi pimpinan harian Angkatan Darat yang selanjutnya menduduki Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Dibahas juga jika sampai Presiden Soekarno tidak memberi jabatan apapun pada Mayor Jenderal Soeharto.

Di markas darurat Kostrad yang sudah pindah dua kali itu, sekitar pukul 11.00, saat menunggu laporan dari Kolonel Sarwo Edhie mengenai hasil penyerangan RPKAD ke Halim, diterima panggilan dari Presiden Soekarno melalui radio, meminta Mayor Jenderal Soeharto segera datang ke Istana Bogor.

Laporan dari Kolonel Sarwo Edhie tentang penyerangan ke Halim masih belum diterima. Apakah pasukan Sarwo Edhie berhasil menguasai Halim? Atau tidak!

Kembali Jenderal Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto mendiskusikan persiapan pertemuan dengan Presiden Soekarno di Bogor. Pokok bahasan mengenai posisi Mayor Jenderal Soeharto di Angkatan Darat. Jika sampai Mayor Jenderal Soeharto tidak memiliki posisi di Angkatan Darat maka dapat dipastikan akan sangat sulit menumpas kudeta G30S/PKI.

*****

Bersambung

 

===

[1] Buku : Memenuhi Panggilan Tugas—Masa Kebangkitan Orde Baru–-Oleh DR AH Nasution—ditulis: Mungkin sekali AURI akan mengebom atau strafing markas Kostrad dan posisi kita lainnya dari udara. Karena itu disiapkan posko-2 di Senayan dan ke-3 di Cipete.

===