Ini yang terjadi pasca G30S PKI, Soeharto ambil alih pimpinan TNI AD

JAKARTA, Cendana News – Pasca Gerakan 30 September G30S PKI 1965, situasi tentu saja menjadi sangat genting.

G30S PKI 1965 itu telah menculik enam jenderal TNI Angkatan Darat (AD), sehingga menyebabkan kekosongan jabatan di lingkungan TNI AD.

Sementara itu dari enam jenderal TNI AD yang kemudian diketahui menjadi korban G30S PKI 1965 itu, satu di antaranya adalah Menteri Panglima AD Letnan Jenderal A Yani.

Karena itu, peristiwa G30S PKI 1965 itu menyebabkan kekosongan jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat.

Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad berinisiatif mengambil alih sementara pimpinan TNI AD.

Hal itu agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, yang akan sangat membahayakan negara. Terlebih di saat situasi sedang kacau akibat peristiwa G30S PKI 1965.

Namun, seperti apa sebenarnya situasi yang terjadi pada saat itu?

Noor Johan Nuh, penulis buku tentang Pak Harto mengatakan, bahwa Gerakan 30 September (G30S PKI) 1965 telah menculik dan membunuh enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat.

G30S PKI itu kemudian melalui RRI mengumumkan tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, dan pembentukan Dewan Revolusi Daerah hingga tingkat Desa.

Selain itu juga mendemisioner Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Soekarno. Dan, menyebut Dewan Revolusi sebagai sumber hukum di Republik Indonesia.

Noor Johan Nuh mengatakan, bahwa hal tersebut terang benderang adalah perebutan kekuasaan yang lazim disebut kudeta.

Karenanya, dalam suasana mencekam dan penuh ketidak-pastian akibat kudeta G30S PKI 1965 itu Mayjen Soeharto mengambil alih sementara pimpinan AD.

Menurut Johan, langkah Mayjen Soeharto itu sesuai dengan standing order. Bahwa ketika Menteri Panglima AD Letnan Jenderal A Yani berhalangan, maka yang menggantikan adalah Panglima Kostrad.

Namun, pada siang harinya ternyata Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Presiden mengambil alih pimpinan AD.

Presiden Soekarno juga menunjuk Asisten III Menpengad Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian pimpinan (caretaker) AD.

Namun, Mayjen Soeharto melarang Mayjen Pranoto berangkat ke PAU Halim Perdana Kusuma untuk pelantikan. Dan, melarang pula Panglima Kodam V Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma.

Menurut Johan, hal tersebut karena Mayjen Soeharto khawatir akan kehilangan lagi dua jenderal TNI AD.

Sebab, saat itu situasi sangat simpar siur dan tidak jelas apakah situasi Di PAU Halim Perdana Kusuma itu dalam kondisi aman.

Menurut Johan, Mayjen Soeharto menjelaskan hal tersebut secara langsung kepada Soekarno.

Bahwa, saat itu tidak diketahui apakah di PAU Halim Perdana Kusuma itu Presiden Soekarno dalam keadaan bebas atau tersandera oleh gerombolan Gerakan 30 September.

“Fakta pada hari itu, Angkatan Darat telah kehilangan enam jenderal dan Soeharto khawatir akan kehilangan jenderal lagi,” demikian Noor Johan Nuh.