4 Oktober 1965 [IV], Andaikan Jenderal Soeharto tidak menumpas kudeta Gerakan 30 September

Hari itu, Jumat legi 1 Oktober 1965, enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat dibunuh secara biadab oleh gerombolan pemberontak Gerakan 30 September.

Tidak pernah tercatat dalam sejarah dunia—sejak perang zaman Romawi sampai perang di Afghanistan—enam orang jenderal mati dibunuh sekaligus dalam satu malam, namun gerombolan pemberontak G30S/PKI mampu melakukannya. Dibantainya enam jenderal  Angkatan Darat dalam satu malam membuat Angkatan Darat seperti  tubuh tanpa kepala.

Baca juga: 4 Oktober 1965 [III], Tujuh Jenazah diotopsi di RSPAD

Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal A Yani adalah salah satu jenderal yang dibantai, maka  sesuai standing order,  Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengambilalih sementara pimpinan Angkatan. Akan tetapi pada siang hari Presiden Soekarno menyatakan pimpinan Angkatan Darat langsung ditangan Presiden, dan menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker  pimpinan Angkatan Darat.

Hari itu 1 Oktober 1965, terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat. Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto. Apa  jadinya jika hari itu Mayor Jenderal Soeharto tidak bertindak menumpas kudeta G30S /PKI?

Keesokan harinya, 2 Oktober 1965, dalam pertemuan Mayor Jenderal Soeharto dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor, masalah dualisme ini membuat Presiden Soekarno marah dan kembali menyebut Mayor Jenderal Soeharto sebagai Opsir Koppig.

Menyikapi kemarahan Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto mengatakan; “Karena Bapak Presiden sudah menetapkan caretaker pimpinan Angkatan Darat, maka Saya serahkan masalah keamanan dan ketertiban kepada pejabat yang ditunjuk.”

Mendengar jawaban tersebut—serentak Presiden Soekarno  mengatakan kepada Opsir Koppig;  “Bukan begitu!  Harto Saya tugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.”

Memang sejarah sebagai post factum tidak dapat diandaikan. Namun, andaikan tanggal 2 Oktober 1965 Mayor Jenderal Soeharto tidak mendapat penugasan dari Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, maka sebagai sebagai Panglima Kostrad ia tunduk pada perintah caretaker pimpinan Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro.

Mayor Jenderal Soeharto tidak memiliki akses ke slagorde Angkatan Darat, begitu juga dengan Jenderal AH Nasution.  Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Kasab), AH Nasution tidak memiliki akses ke pasukan karena hanya mengurusi administrasi tentara. Jika hal tersebut terjadi, maka kudeta Gerakan 30 September (G30S) yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat melanjutkan aksi kudetanya sesuai dengan yang diumumkan oleh Letnan Kolonel Untung di RRI pada 1 Oktober 1965.

Letnan Kolonel Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi telah mendemisioner Kabinet Dwikora yang artinya mengkudeta Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Kabinet Dwikora. Dibentuk kabinet baru yang bisa saja pimpinan kabinet itu Letnan Kolonel Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi, atau orang yang ditunjuk oleh DN Aidit.

Pangkat yang paling tinggi  Letnan Kolonel setara dengan pangkat Letnan Kolonel Untung. Maka Mayor Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution menjadi Letnan Kolonel, dan sangat mungkin setelah itu keduanya menyusul Jenderal Ahmad Yani dan lima jenderal lainnya  (tentu dilain sumur).

PKI yang sudah memberontak pada September 1948 dan kembali memberontak pada September 1965, sangat patut diwaspadai akan  mengulangi perbuatannya. Akan kembali menumpahkan darah putra-putri Ibu pertiwi. Jenderal Besar AH Nasution yang ikut menumpas dua kali pemberontakan PKI mengatakan; “Tumpas PKI sampai keakar-akarnya.”

Dan tetap waspada bahaya laten PKI !!!

Baca Juga: 4 Oktober 1965 [I], Meminta bantuan Ki IPAM KKO-AL

Baca Juga: 4 Oktober 1965 [II], Sersan KKO-AL Saparimin yang masuk pertama

*********