Pemerintah Aktifkan Lagi 300.000 Posyandu, Perluas Layanan Kesehatan

JAKARTA, Cendana News – Pemerintah akan mengaktifkan kembali sekitar 300.000 Posyandu di seluruh Indonesia, untuk memperluas layanan kesehatan primer kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah tersebut ditempuh karena fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Dia mengakui, sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan ke 80.000 desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

“Sementara, jumlah Puskesmas hanya sekitar 10an ribu. Tidak akan cukup menjangkau seluruh masyarakat,” kata Menkes seperti dilansir dari laman kemenkes, Jumat (13/5/2022).

Menkes menilai, Posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

Hal itu karena jumlahnya yang banyak dengan kader kesehatan yang terampil. Dan, sarana prasarana yang baik.

Namun, dia mengakui penggaungan kembali serta rebranding Posyandu menjadi tantangan tersediri. Terutama di masa COVID-19.

“Sebab, operasional Posyandu sedikit terganggu saat pandemi,” katanya.

Berdasarkan laporan, kata Menkes, jumlah kunjungan sasaran ke Posyandu menurun seiring tingginya penularan dan penyebaran COVID-19.

“Data yang kita terima, penurunanya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” ungkap Menkes.

Karena itu, pihaknya tengah berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi Posyandu.

Antara lain dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik.

Update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat, sebagai investasi kesehatan masa depan.

Adapun salah satu program prioritas pemerintah, menurut Menkes adalah imunisasi.

“Melalui kader-kader Posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 bisa kembali meningkat.

Dilaporkan, ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021.

Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I. Dan, terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.