Vaksinasi Diklaim Berjalan, Pemerintah Optimis Ekonomi Tumbuh Positif

JAKARTA – Proses vaksinasi tahap pertama, yang berlangsung sejak 13 Januari 2021, diklaim berjalan lancar. Tercatat, sekira 179 ribu orang telah divaksinasi. Hal tersebut merupakan modal yang baik, dalam rangka memuluskan agenda pemulihan ekonomi di 2021.

“Sejauh ini, semua berjalan lancar dan sesuai agenda. Tentu kita akan melihat bahwa di 2021, pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5 sampai 5,5 persen,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam webinar bertajuk Business Challenges 2021, Selasa (26/1/2021).

Airlangga menyatakan, Presiden meminta agar vaksinasi diselesaikan di Desember 2021. Masyarakat yang direncanakan divaksinasi pada Januari sampai Maret 2022, akan ditarik maju menjadi lebih awal. “Kami tetap mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan, dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak,” tandasnya.

Di samping itu, optimisme pemulihan ekonomi juga diperkuat oleh indeks keyakinan konsumsen, yang mulai menunjukkan perbaikan dari sisi tingkat kepercayaan, dalam melakukan konsumsi. “Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di Desember 2020. Indeks ini dapat cross ke-100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme,” tukas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar, dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Di forum yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menyebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).  “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di 2021 besarnya Rp553 triliun, yang bila dibandingkan dengan 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan di 2020,” kata Febrio.

Untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, pemerintah telah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). “Semoga melalui pembentukan LPI ini, nantinya kita dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, meningkatkan Foreign Direct Investment, dan dapat mendorong investasi,” pungkas Febrio.