Warga Sumbar Diminta Terus Waspada Bencana

PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat, mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi hujan, yang menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih akan berlangsung hingga April 2020.

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatra Barat, Erman Rahman, mengatakan, banjir dan banjir bandang bisa dikatakan hampir merata terjadi di daerah Sumatra Barat, akibat hujan yang turun dengan intensitas sedang-tinggi. Sejauh ini, penanganan yang dilakukan ialah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati daerah aliran sungai, saat hujan intensitas tinggi.

“Meski di lokasi tidak hujan, lihat ke arah hulu atau arah Timur, jika hujan, juga perlu untuk diwaspadai. Karena banjir bandang itu akibat hujan lebat yang turun di hulu sungai,” katanya, Senin (10/2/2020).

Ia menjelaskan, sampai hari ini masih ada bencana terjadi di Sumatra Barat, belum lama ini di Kabupaten Solok ada tiga titik, pertama di Muaro Paneh, banjir sekitinggi kurang 50 centimeter, lalu di Sungai Durian yang membuat jembatan putus menuju perkebunan warga, serta longsor di daerah Talak Babungo.

Bencana juga telah melanda daerah lainnya, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Solok, dan daerah lainnya.

Melihat kerawanan bencana ini, masyarakat perlu berhati-hati beraktivitas di saat hujan turun dengan intensitas sedang-tinggi.

“Sejauh ini bencana yang terjadi kerugiaannya tidak begitu besar, dan korban jiwa hanya beberapa orang. Itu pun disebabkan kelalaian warga, padahal sudah berada di tempat yang aman. Makanya, kita harus selalu hati-hati,” ujarnya.

Erman menyebutkan, kerusakan yang disebabkan bencana di Sumatra Barat lebih pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan rumah penduduk. Sementara untuk pertanian, memang ada terjadi gagal panen, tapi tidak dalam jumlah yang besar.

Untuk melakukan penanganan bencana, BPBD secara intens berkoordinasi dengan seluruh daerah di Sumatra Barat, baik itu dengan BMKG, BPBD kabupaten dan kota, hingga ke Polri dan TNI. Cara ini perlu dilakukan, agar BPBD bisa bergerak bergerak membantu warga, bila bencana melanda.

“Setelah ada peringatan dari BMKG, kita di provinsi langsung rapat dan menyepakati, bahwa BPBD harus siaga hingga waktu yang telah ditentukan oleh BMKG,” tegasnya.

Erman juga menyatakan, bahwa Gubernur Sumatra Barat telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan bencana hingga April mendatang.

Terpisah, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, perkiraan BMKG sejauh ini telah menyebabkan sejumlah bencana di daerah yang mengalami banjir, dan angin kencang.

Seperti belum lama ada puluhan kayu tumbang di Kota Padang, dan banjir turut terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lainnya.

Ia menyebutkan, langkah tegas menyikapi hal itu, pihaknya telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah provinsi Sumatra Barat sejak 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020 mendatang. Juga ada peringatan perlu diwaspadai hingga April mendatang.

“Sumatra Barat merupakan gudang bencana, jadi soal kesiapsiagaan terus kita lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam penanganan bencana perlu ada penyamaan langkah serta menyatukan tekad, untuk saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan bencana. Kepada tim BPBD, juga diimbau untuk selalu siap dari berbagai kondisi, begitu juga peralatan perlu dipastikan benar siap turun ke lapangan.

“Tidak hanya kepada BPBD, kepada relawan juga perlu turut membantu, sehingga masyarakat bisa diselamatkan dalam situasi bencana,” tegasnya.

Irwan berpendapat, hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengurangan risiko bencana, yakni melakukan inventarisasi, pemetaan/mapping daerah rawan bencana dan mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui kegiatan mitigasi dan pencegahan.

Juga perlu menyiapkan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan melakukan koordinasi secara teratur, dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Basarnas, TNI/POLRI, dan masyarakat/relawan penanggulangan bencana.

Langkah lebih lanjut dapat menginventarisasi dan memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota, dalam keadaan berfungsi. Melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan juga perlu dilakukan,” sebutnya.