Banyak Proyek Fasilitas Umum di Sikka, Mangkrak

MAUMERE – Banyak proyek di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tidak bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal pekerjaan yang ditentukan, karena lamanya waktu penetapan pemenang atau proses tender. Hal ini menyebabkan banyak proyek pembangunan fasilitas umum, mangkrak.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) cabang Sikka, meminta kepada pemerintah kabupaten Sikka agar proses tender proyek dipercepat sebelum April, sehingga bisa langsung dikerjakan.

“Biasanya proses tendernya bisa sampai Mei atau Juni baru diputuskan pemenangnya, dan kontraktor mulai melakukan pengerjaan pembangunan,” sebit Paulus Papo Belang, Ketua BPC Gapensi cabang Sikka, Senin (10/2/2020).

Papo meminta agar Bupati Sikka bisa melakukan kontrol ketat terhadap kepala-kepala dinas, kelompok kerja (pokja) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), agar pada April proses tender sudah selesai dan didapatkan pemenangnya.

Dirinya juga meminta, agar tidak ada intervensi terkait pengerjaan proyek, baik dari tim sukses pasangan bupati dan wakil bupati, serta dari anggota DPRD Sikka untuk menentukan pemenang proyek.

“Bupati Sikka harus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, agar jangan ada pejabat yang bermanuver untuk memenangkan kontraktor atau penyedia barang dan jasa tertentu,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, mengatakan pemerintah akan mengkaji sedalam-dalamnya dan membuat strategi baru, agar semua pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa serta pembangunan bisa dilakukan dengan baik.

Ia mengaku sudah meminta, agar proses lelang pengadaan barang dan jasa dipercepat dan batas akhir penandatanganan kontrak pada 30 April 2020.

“Bila tidak sesuai, maka pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diberhentikan dari jabatan,” ungkapnya.

Terkait proyek mangkrak yang sering terjadi, dia mengatakan saat bupati-bupati sebelumnya juga ada proyek mangkrak, dan rata-rata pekerjaan yang mangkrak merupakan bangunan gedung.

“Dua kali pembangunan kantor bupati Sikka juga mangkrak, tetapi diperpanjang  pekerjaannya hingga bisa selesai. Pembangunan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil juga mangkrak,” sebutnya.

Selain itu, proyek pembangunan poliklinik di RS TC Hillers setinggi tiga lantai juga sempat terlambat dan diperpanjang hingga bisa selesai, termasuk proyek pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang saat ini juga diperpanjang waktu pengerjaannya.

Namun, pembangunan gedung IGD juga hampir selesai dan diperpanjang hingga 20 Februari, selama 50 hari, termasuk di Puskesmas Waigete dan Bola. Sedangkan kontraktor pelaksana dikenakan denda maksimal.

“Kalau Puskesmas Waigete, menurut laporan dari camat Waigete pembangunannya sudah selesai. Sementara Puskesmas Bola pekerjaannya belum mencapai 100 persen, dan hanya bagian depan saja belum selesai, karena tiang listriknya belum dipindahkan oleh PLN,” jelasnya.

Seharusnya,  kata Robi, denda keterlambatan sampai 90 hari agar pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari denda, dan nanti ke depan akan dipikirkan lagi soal waktu perpanjangan pekerjaannya, manajemen proyeknya.