INDEF: Indonesia Harus Waspada Risiko Resesi Ekonomi Global

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai risiko resesi ekonomi global yang dikhawatirkan terjadi pada tahun 2021.

“Kondisi ekonomi global memang menuju perlambatan sejak tahun lalu. Ini terlihat sejak arus investasi dan perdagangan global yang melambat akibat perang dagang,” kata peneliti INDEF, M. Rizal Taufikurahman pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Ancaman Resesi Ekonomi’, Minggu (8/9/2019) sore.

Selain itu, tambah dia, juga diitambah kondisi kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar yang mendorong ruang pertumbuhan lebih tinggi.

“Terkait kondisi ini, Indonesia harus waspada risiko resesi ekonomi dunia,” tukasnya.

Dia menjelaskan, kondisi perekonomian global pada Triwulan II/2019 diperkirakan mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari data industri serta perdagangan di pasar global yang cenderung melemah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2019 yoy (year on year) berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai sebesar 5,05 persen.

Tercatat tumbuh dibandingkan dengan triwulan II pada 2018. Jika diperhatikan bahwa Q2 pada 2018-2019, menunjukkan penurunan laju pertumbuhan quarter-to-quarter (q to q) meskipun hanya sebesar 0.01 persen.

Apabila diperdalam lagi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut indikatornya yoy. Yakni, sisi pengeluaran, dimana ekonomi Indonesia triwulan II-2019 dibanding triwulan II-2018 tumbuh 5,05 persen (y-on-y).

Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73 persen.

Apabila dilihat dari aspek produksi; pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Yakni dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73 persen.

Jika diperdalam lagi dalam konteks struktur dan pertumbuhan PDB, menurut lapangan usaha per triwulan II 2019 ini menunjukkan bahwa struktur PDB yang memberi kontribusi ketiga pertama adalah Industri, pertanian dan perdagangan.

Tetapi lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB growth adalah sektor jasa lainnya, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan jasa perusahaan.

“Menurut hemat saya, terjadi reses di Indonesia sangat tergantung pada beberapa indikator,” ujar Rizal.

Ancaman resesi pada Indonesia, tergantung pada keadaan ekonomi Amerika Serikat (AS). Yakni pada kebijakan pemerintah Presiden Dunald Trump, tentang trade dan currency war dan kebijakan the Fed.

Selain itu, siklus 10 tahunan ekspansi ekonomi AS. Dan sekarang ini sudah lebih dari 10 tahun hingga saat ini masih belum terjadi konstraksi.

Ini menjadikan kondisi bunga investasi jangka panjang di bond pemerintah lebih rendah dari jangka pendek. Artinya imbal balik investasi akan cenderung bernilai negatif. “Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi pesimisme terhadap ekonomi panjang, juga pertanda resesi ke depan,” ujarnya.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia, saat ini adalah pertama, menurutnya, sulitnya ekonomi dalam negeri mencapai pertumbuhan sebesar 6-7 persen.

Ini disebabkan salah satunya oleh optimalisasi dan keseriusan dalam peningkatan industri manufaktur nasional. Sehingga belum berkembang dan sesuai harapan.

Selain itu, adalah hilirisasi atau sektor industri manufaktur digenjot agar target 5.3 persen pertumbuhan ekonomi tercapai. Dengan pemenuhan pasar domestik dan perbaikan pasar ekspor.

Konsumsi dinaikkan dengan harapan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dimana ekonomi global  kian sulit mengandalkan ekspor. Juga kondisi neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan (current account defisit/CAD) Indonesia.

Untuk mengantisipasi efek ekonomi global dan domestik yang sangat resisten terhadap perbaikan ekonomi, Rizal menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan strategi mengantisipasi sinergitas kebijakan.

“Ini agar efektif dalam menghadapi ancaman krisis, yaitu melakukan optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter,” katanya.

Dari sisi kebijakan fiskal yang seyogyanya akan memperbaiki kerja fiskal adalah peningkatan penanaman modal luar negeri (foreign direct investment/FDI), yang terkendali sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan produktivitas hilirisasi.

Terutama menurutnya, industri manufaktur yang mampu mendorong supply driven, baik domestik maupun pasar luar negeri. Yakni yang berkontribusi terhadap penurunan CAD yang masih defisit.

Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun baik pembangkit listrik, jalan raya bebas hambatan, dan airport untuk mendorong perbaikan produksi agregat.

Selain itu, juga melakukan perbaikan iklim investasi domestik melalui perbaikan regulasi dengan cara menginventarisasi regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang menghambat dan memperlambat terhadap kemudahan berinvestasi.

Guna memberikan berbagai insentif dan kemudahan fiskal bagi investor dalam negeri. Terutama yang akan berinvestasi di industri manufaktur dalam mendongkrak sisi penawaran, seperti salah satunya dengan melakukan penurunan tarif PPh Badan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkendala karena adanya tekanan nilai tukar yang berasal dari kegiatan impor. Sehingga perlu melakukan pengendalian terhadap nilai tukar US terhadap rupiah.

“Artinya perlu mendorong perbaikan neraca pembayaran,” imbuhnya.

Selain itu, adanya kenaikan harga komoditas akibat tingginya inflasi. Sehingga Bank Indonesia (BI) perlu melakukan optimalisasi inflasi targeting dengan stabilisasi volatilitas harga. Dengan mengefektifkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama barang-barang yang berkontribusi terhadap inflasi tinggi.

Kebijakan makro-prudential yang efektif dan pruden. Dengan cara BI menurunkan suku bunga acuan hingga efektif dan prudent. “Harapannya BI menurunkan hingga pada besaran 5 persen,” ujar Rizal.

Menurutnya, juga perlu dilakukan sinergitas policy-mix, yaitu antara ekspansi fiskal dan ekspansi moneter secara sinergis dalam kurun waktu yang bersamaan.

“BI dan pemerintah perlu duduk bersama  melakukan antisipasi resesi ini tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang,” tukasnya.

Sehingga kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan akan mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan tahun ini yaitu sebesar 5.3 persen.

“Apabila tidak tercapai, tentu saja resesi akan menghampiri kinerja ekonomi Indonesia, suka ataupun tidak suka,” pungkasnya.