INDEF : Indonesia Belum Bergerak Secara Masif Menuju Ekonomi Sirkulasi

JAKARTA, Cendana News – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya mengatakan, di sektor energi, mengacu data pemerintah, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 11.5 persen pada 2021, sedangkan targetnya 23 persen pada 2025.

Dalam kategori EBT, masih banyak rencana membuat energi kotor seperti batu bara, untuk dihijaukan, ketimbang mendorong porsi energi surya dan bayu.

“Padahal animo masyarakat dan sektor swasta semakin besar untuk menggunakan dua sumber energi yang ketersediaannya tanpa batas ini,” ujar Berly dalam keterangan resminya, Jumat (22/4/2022).

Menurutnya, dengan melihat berbagai fakta yang ada, Indonesia masih belum bergerak secara masif menuju ekonomi sirkular.

Berly pun menyarankan menuju perhelatan G20 yang akan berlangsung tahun ini di Indonesia, pemerintah bisa menunjukkan keberpihakan pada aspek keberlanjutan dengan mengutamakan usaha-usaha mandiri, ketimbang menunggu kucuran bantuan internasional.

“Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat tinggi seperti surya, air, angin, bioenergi, panas bumi, hingga arus laut. Tapi perkembangan pemanfaatan EBT di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan negara-negara lain,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sebagian besar realisasi potensi EBT Indonesia tercatat masih di bawah 1 persen Indonesia bisa sangat mengurangi impor BBM yang membebani devisa dan melemahkan nilai tukar, kalau lebih banyak meningkatkan dan merealisasikan potensi EBT.

Ia menambahkan, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh batubara yang mencapai 65,5 persen per Agustus 2021. Sementara, EBT baru sebanyak 13,57 persen atau lumayan jauh dari target 23 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan peta jalan netral karbon 2060, pemerintah berencana mempensiunkan pembangkit fosil tua yang sub-kritikal sebesar 1 gigawatt (GW) pada 2030 dan sebanyak 9 GW PLTU sub-kritikal di tahun 2035. Kemudian, mempensiunkan PLTU super-kritikal sebesar 10 GW pada 2040.

Selain itu, mempensiunkan PLTU ultra superkritikal tahap pertama sebesar 24 GW di tahun 2045 dan tahap terakhir sebesar 5 GW pada 2055.

“Targetnya, tahun 2056 seluruh PLTU di Indonesia dapat keluar secara bertahap (phase out),” ujarnya.

Dikatakan Berly, pajak karbon dan rencana phase out pembangkit batubara sampai tahun 2055 merupakan indikasi yang baik. “Karena itu, perlu dikawal ketat agar komitmen ini direalisasikan, bahkan bisa dipercepat, dan tidak hanya lip service menyambut presidensi G20 Indonesia di 2022,” tukasnya.

Lebih lanjut disampaikan, INDEF mengapresiasi perubahan harga beli listrik PLN dari solar rooftop menjadi 100 persen. Selain itu, pemerintah perlu mengajak lebih intens untuk memasang rooftop solar panel, baik di perusahaan maupun rumah tangga.

Bahkan kata dia, pemerintah pusat juga perlu menyusun kebijakan komprehensif guna mendorong kendaraan listrik. Khususnya ketersediaan charger daerah urban dan pantura. Kemudian, juga mendahulukan kendaraan listrik untuk transportasi umum.

Disampaikan pula bahwa INDEF mencatat, emisi karbon di Indonesia secara rata-rata mengalami kenaikan sekitar 8 persen per tahun. Jika dihitung sejak 2000 hingga 2018, total peningkatan emisi karbon Indonesia mencapai sejumlah 38 persen.

“Keaikan emisi karbon Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5 persen,” pungkasnya. [ME/Sri]