Sumbar Diklaim Aman dari Konflik Sosial

Didi berpendapat, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri. Kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

“Kesbangpol Sumatera Barat harus bekerjasama dengan seluruh stake holder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum maupun tim yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada, agar pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal.

Seperti Pemerintah daerah melibatkan  niniak mamak, alim ulama, adiak pandai dan bundo kanduang sebagai musyawarah penyelesaian konflik sosial di daerah,” ungkapnya.

Sebagai penutup Didi Sudiana meminta pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu yang juga merupakan kegiatan strategis. Salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rapat yang digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, dihadiri oleh Didi Sudiana, SE, MM Sekretaris Dirjen Politik PUM, Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M. Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.